Efisienkan Komponen Alpha

Surabaya Post Online,Jumat, 7 Agustus 2009

JAKARTA -Kerugian Pertamina dalam melakukan penjualan elpiji 12 kg sebenarnya bisa ditekan. Caranya, jika BUMN ini mampu mengefisienkan komponen alpha dalam penjualan elpiji 12 kg. Jika bisa efisien, seharusnya harga elpiji tidak lebih dari Rp 5.000 per kg, kata Direktur Refor-Miner Institute, Pri Agung Rakhmanto di Jakarta, Kamis (7/8).

Saat ini Pertamina menjual elpiji 12 kg sebesar Rp 5.250 per kg. Dengan besarnya komponen alpha, maka Pertamina memang ‘layak’ menanggung kerugian. Pertamina diperkirakan harus menanggung kerugian sebesar Rp 21.000-Rp 24.000 dari setiap satu tabung elpiji 12 kg yang dijualnya.

Menurut dia, dengan asumsi elpiji aramco 500-515 dollar AS per ton, nilai tukar rupiah 10.000 per dollar AS, PPN 10 persen dan alpha sebesar 40 persen, maka harga keekonomian elpiji mencapai Rp 7.500- Rp 7.750 per kg. Sementara saat ini, Pertamina menjual elpiji 12 kilogram seharga Rp 5.250 per kilogram.

“Sehingga rugi yang harus ditanggung Pertamina sebesar Rp 1.750- Rp 2.000 per kilogram,” katanya.

Menurut Pri Agung, sebenarnya kerugian tersebut bisa ditekan jika Pertamina mampu mengefisiensikan komponen alpha (transport, storage, distribusi,margin). alpha 40 persen yang ditetapkan Pertamina itu masih terlalu tinggi dan masih bisa ditekan hingga di bawah 25 persen.

“Kalau bisa di bawah 25 persen, ya bisa lebih kecil ruginya. Harga produk elpiji sendiri (tanpa lain-lain) sebenarnya kan tidak lebih dari Rp 5.000 per kilogram,” jelas Pri Agung.

Seperti diketahui, PT Pertamina (Persero) telah mengajukan usulan kenaikan harga elpiji 12 Kilogram kepada pemerintah.

Menurut Vice Presiden Pertamina Basuki Trikora Putra, jika harga elpiji 12 kg tidak dinaikkan hingga tahun depan maka subsidi yang ditanggung Pertamina akan semakin besar.

“Jangan sampai beban subsidi Pertamina menjadi besar untuk elpiji 12 KG,” ungkap Basuki dalam pesan singkatnya, Kamis (6/8).

Namun sayangnya, Basuki belum mau menyebutkan besaran kenaikan yang diajukan oleh Pertamina tersebut. “Besarannya nanti ditetapkan pemerintah, tapi yang jelas dalam perhitungannya kita sangat memperhatikan masyarakat sehingga tidak membebani,” kata Basuki.

Sementara itu, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro mengaku pihaknya telah menerima surat pengajuan kenaikan harga elpiji ukuran 12 Kilogram tersebut dari Pertamina. “Saat ini hal itu sedang dievaluasi oleh Dirjen Migas,” kata Purnomo.

Lampu Hijau

Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempersilakan PT Pertamina (persero) menaikkan harga elpiji 12 kg. Elpiji 12 kg memang bukan barang yang diregulasi pemerintah, sehingga harganya harus mengikuti pasar.

Menurut Sekretaris Kementerian Negara BUMN M Said Didu, jika Pertamina tidak menaikkan harga jualnya maka berpotensi menderita kerugian.

“Kalau nanti rugi, terus tidak bisa berproduksi kan yang rugi semuanya,” ujarnya.

Selama masih belum sampai pada harga keekonomian, ia menilai sudah menjadi hak perusahaan plat merah tersebut untuk menyesuaikan harga. Kalau sampai Pertamina merugi, maka sama saja dengan mengurangi pemasukan negara karena setoran dividen perseroan bakal berkurang.

Menurutnya, Kementerian Negara BUMN tidak akan terlibat terlalu jauh dalam menentukan kenaikan harga tersebut. Pasalnya, hal itu merupakan aksi korporasi Pertamina karena Elpiji 12 kg bukan merupakan barang yang masuk dalam regulasi pemerintah.

Jika barang tersebut masuk ke dalam daftar regulasi pemerintah, seperti contohnya elpiji 3 kg yang mendapat subsidi, maka pemerintah memiliki kuasa penuh atas harga jualnya. Namun ia menambahkan, memang selama ini sangat banyak tekanan politik yang didapat Pertamina ketika akan melakukan aksi korporasinya. “Elpiji 12 kg itu memang seharusnya mengikuti harga pasar, seperti Pertamax. Karena dia termasuk komoditas non regulated,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, sudah sewajarnya pemerintah tidak memberikan subsidi untuk elpiji 12 kg karena rata-rata konsumennya kalangan menengah ke atas, berbeda dengan Elpiji 3 kg. “Enggak pantas lah orang kaya dapat subsidi,” imbuhnya.

Pemerintah sendiri tidak menyediakan subsidi untuk elpiji ukuran 12 kilogram (kg) dalam RAPBN 2010. Pemerintah dan DPR kini masih fokus pada subsidi untuk elpiji 3 kg.

“Dalam APBNP 2009 tidak ada disebut subsidi 12 kilogram. Begitupun dalam RAPBN 2010 tidak ada,” kata Purnomo.

Jika subsidi diberikan maka akan menyebabkan subsidi yang akan ditanggung pemerintah semakin membengkak. “Disatu sisi ada dorongan supaya 12 kg juga disubsidi, tetapi juga ada kaitannya dengan subsidi yang harus diberikan pemerintah. Karena tahun depan subsidi energinya Rp 99,4 triliun,” ungkapnya.

Namun Purnomo mengakui saat ini pihaknya masih mengkaji pemberian subsidi elpiji 12 kg tersebut untuk dimasukan ke APBN 2010. “Tetapi kita lihat dan masih bisa saja dimasukkan ke 2010 karena masih dibahas dengan DPR,” ungkap Purnomo.

Sementara itu, Ketua Komisi VII Airlangga Hartanto menyatakan subsidi terhadap elpiji 12 KG masih belum masuk dalam pembahasan di DPR.

“Pemerintah dan DPR masih fokus subsidi elpiji 3 kilogram,” tandas Airlangga. jef, ins, viv

Perkembangan Harga Elpiji

Sumber: Pertamina