Kontan.co.id; 7 April 2021
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Upaya pemerintah untuk memangkas ketergantungan energi impor dinilai sebagai langkah tepat. Salah satunya adalah dengan mengalihkan penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) ke energi yang bersumber di dalam negeri.
Direktur Eksekutif ReForminer Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19, tren konsumsi LPG tetap meningkat. Selain konsumsinya terus membesar, produksi LPG di dalam negeri juga cenderung rendah.
Jika pemerintah tidak berani melakukan perubahan, dikhawatirkan impor LPG akan semakin membesar dan menjadi beban pemerintah di masa depan karena harga jualnya disubsidi.
Berdasarkan proyeksi Kementerian ESDM, impor LPG sampai tahun 2024 akan mencapai 11,98 juta ton. Sementara produksi LPG hanya sebanyak 1,97 juta ton per tahun. Kapasitas produksi kilang LPG di dalam negeri sendiri ditargetkan sekitar 3,98 juta ton pada 2024.
Akibat arus impor LPG yang kian membesar, khusus di tahun 2021 saja pemerintah terpaksa mengalokasikan subsidi hingga senilai Rp 37,85 triliun. Besarnya angka subsidi LPG tersebut sejatinya dapat digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur gas bumi.
Hal senada diungkapkan pakar Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi. Menurutnya, penggunaan LPG harus digantikan karena mayoritas masih impor. Salah satu opsinya adalah dengan menggenjot Jaringan Gas (Jargas).
Ia mengakui bahwa pembangunan infrastruktur Jargas biayanya cukup besar sementara APBN terbatas. Terutama untuk membangun pipa yang menghubungkan sumber gas ke rumah-rumah.
Meski demikian, pembangunan tersebut tetap perlu dilakukan sebagai investasi di masa depan. Untuk itu pemerintah harus serius dan konsisten dalam mendorong pembangunan infrastruktur. Selain sumber gas bumi masih sangat besar, selama ini penggunaan gas bumi terbukti lebih efisien dan aman.
“Biaya investasi mahal tapi cost per unit per rumah tangga justru lebih murah, bahkan dibandingkan kompor gas elpiji 3 kilogram sekalipun. Uji coba di beberapa daerah di Jawa Timur sudah diketahui bahwa cost per unit lebih murah, tapi memang biaya investasinya mahal,” kata Fahmy.
Di tengah beban berat subsidi LPG, sejumlah rencana memang mulai dimunculkan. Salah satunya adalah rencana program 1 juta kompor listrik yang digagas oleh PLN. Namun, konversi LPG dengan listrik dianggap tidak efisien untuk jangka panjang.
Pasalnya siklus atau rantai konversi energi dari sumber primer menjadi listrik, lalu digunakan untuk kompor listrik sangat panjang. Siklusnya mencapai 5 rantai.
Berbeda dengan konversi LPG dengan gas alam. Rantai konversi energi hanya sekali, yakni dari gas alam langsung dibakar menghasilkan panas.
Fahmy menilai program kompor listrik cukup baik, namun program kompor listrik dipastikan akan menimbulkan beban baru pemerintah lantaran akan ada subsidi. Apalagi daya watt kompor listrik juga cukup besar.
“Jargas lebih murah jika digunakan di sekitar sumber gas, sedangkan jika jauh masih mahal. Sementara kompor listrik di pasaran watt tinggi, jadi mana yang lebih murah,” katanya.
Kementerian ESDM sejatinya sudah memulai program jargas sejak 2009. Sesuai RPJMN yang telah ditetapkan, sampai tahun 2024 ditargetkan mampu dibangun jargas hingga 4 juta sambungan rumah tangga (SR). Meski program ini sudah berjalan lebih dari 12 tahun sampai saat ini yang terbangun 535.555 SR.
Rendahnya realisasi pembangunan jargas SR ini berdampak pada gas bumi yang sumbernya sangat besar di dalam negeri lebih banyak di ekspor.
Sementara untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri pemerintah lebih banyak mengadalkan LPG yang harus diimpor dan memberikan subsidi yang angkanya mencapai puluhan triliun tiap tahunnya.
“Bisa saja LPG tetap dijual di pasar tapi tanpa harga subsidi. Kalau itu bisa dilakukan, penghematan tersebut bisa untuk bangun infrastruktur Jargas,” katanya.
Fahmy menegaskan agar pemerintah harus menunjukkan komitmen yang tegas di bidang energi ini jangan sampai menjadi beban di masa depan dan harus fokus pada penggunaan energi dalam negeri.
“Selain gas, ada juga geothermal, dimana cadangan Indonesia terbesar kedua di dunia. Tapi letaknya yang sulit dicapai maka butuh infrastruktur yang besar juga. Pemerintah perlu menunjukkan komitmennya,” tegas Fahmy.
