Bisnis.com; 19 Januari 2022
Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah masih belum mau menyesuaikan harga liquefied petroleum gas (LPG) bersubsidi tabung 3 kilogram, meski harga kontrak gas tersebut masih tinggi di pasar global.
Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Soerjaningsih mengatakan, harga patokan untuk LPG 3 kilogram (kg) masih belum ada perubahan sampai dengan saat ini. Meski demikian, pihaknya mengakui bahwa contract price (CP) Aramco untuk LPG masih berada level yang tinggi.
“Kemungkinan harga LPG 3 kg, pemerintah belum ada rencana menaikkan harganya, meskipun CP Aramco saat ini meningkat,” ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (19/1/2022). Adapun, harga LPG 3 kg saat ini masih mengacu kepada Keputusan Menteri ESDM Nomor 253.K/12/MEM/2020 mengenai Harga Patokan LPG Tabung 3 Kg.
Harga patokan LPG 3 kg ditetapkan berdasarkan harga indeks pasar LPG 3 kg (HIP LPG tabung 3 kg) yang berlaku pada bulan yang bersangkutan ditambah dengan biaya distribusi (termasuk penanganan) dan margin. Harga patokan LPG 3 kg ditetapkan dengan formula 103,85 persen HIP LPG Tabung 3 Kg ditambah dengan US$50,11 per metrik ton ditambah Rp1.879,00 per kg.
Berdasarkan data infopangan.jakarta.go.id, harga eceran tertinggi (HET) LPG 3 kg di DKI Jakarta per Rabu (19/1/2022) berada pada kisaran Rp20.842 per tabung, dengan harga tertinggi di Pasar Grogol sebesar Rp22.000 per tabung.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menuturkan bahwa naiknya harga kontrak LPG akan berdampak kepada naiknya nilai keekonomian dari LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah. Pasalnya, sebagian besar LPG di Indonesia merupakan produk impor.
“Jika LPG bersubsidi tidak disesuaikan, pasti beban subsidi naik,” jelasnya.
Komaidi mengatakan, pemerintah tidak memiliki banyak pilihan untuk mengatasi kondisi itu. Langkah efisiensi pun dinilai tidak cukup untuk menjadi solusi bagi pemerintah.
Untuk itu, Komaidi berpendapat bahwa pemerintah hanya memiliki dua solusi, yakni menaikkan harga eceran tertinggi (HET) LPG 3 kg atau menambah anggaran subsidi.
“Tergantung kemauan dan kesepakatan politik, yang sudah-sudah pemerintah tidak akan mengambil risiko,” imbuhnya.
