Masih ada ruang untuk itu (pencabutan subsidi untuk solar) Kompas: Senin, 14 Maret 2016 JAKARTA, KOMPAS  Pencabutan subsidi bahan bakar minyak jenis solar sebesar Rp 1.000 per liter bisa menjadi alternatif pembiayaan di tengah rendahnya harga minyak dunia saat ini. Dalam APBN 2016, besaran subsidi solar ditetapkan Rp 16 triliun. Dengan kecenderungan harga minyak dunia kurang […]

KATADATA; Senin, 7 Maret 2016 | 18:43 WIB Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro melihat, kenaikan harga minyak yang terjadi saatini bersifat sementara. “Penguatan itu hanya harian, jangka pendek.” KATADATA – Setelah sempat terpuruk dalam pada medio Februari lalu, harga minyak dunia terus merangkak naik pada awal bulan ini hingga mendekati level US$ 40 per […]

(kontan.co.id : Rabu 24 Februari 2016) Jakarta. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan kontribusi dari minyak dan gas (Migas) terhadap penerimaan negara bisa terpangkas hingga 20%. Penerimaan negara tersebut baik dalam bentuk pajak penghasilan (PPh Migas) maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Migas. Penurunan kontribusi seiring dengan kemungkinan perubahan asumsi harga minyak […]

(Bisnis.com : Kamis 18 Februari 2016) JAKARTA – Pemerintah dinilai tak akan memberikan insentif fiskal yang berpotensi mengurangi penerimaan negara dari sektor minyak dan gas untuk menyelamatkan industri hulu. Adapun, hingga saat ini opsi pemberian insentif belum diputuskan pemerintah kendati harga minyak masih rendah. Beberapa insentif yang telah diusulkan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yakni dari segi eksplorasi, […]

(Bisnis Indonesia; Selasa 16 Februari 2016) JAKARTA –Keputusan untuk membuat perusahaan induk BUMN di sektor minyak dan gas bumi dinilai sebagai ‘langkah mundur’ karena terjadi kemunduran dalam manajerial perusahaan. Padahal, semangat awal membentuk badan usaha milik negara agar kegiatan usaha kian lincah. Pengamat energi Universitas Trisakti Pri Agung Rakhmanto mengatakan, fungsi pemerintah sebagai pengawas harus […]

(www.kompas.com: 3 Februari 2016) JAKARTA,  Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said menjamin tak ada kebuntuan dalam pemilihan model pengolahan gas Blok Masela, Maluku. Keputusan pemilihan model pengolahan gas, yaitu di lepas pantai atau di daratan, sepenuhnya di tangan Presiden Joko Widodo. Namun, lambannya keputusan terkait dengan Blok Masela dikhawatirkan menjadi preseden buruk bagi iklim […]

(Media Indonesia: Senin 2 Februari 2016) Upaya pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan energi dengan mengembangkan energi baru dan terbarukan (EBT) terus didengungkan. Realitas menipisnya potensi energi fosil di Tanah Air dan orientasi pelestarian lingkungan hingga niat untuk berhemat yang mendasari pengembangan EBT belum banyak tecermin dalam kebijakan negara. Pengembangan energi panas bumi, misalnya, masih relatif stagnan, […]

(kontan.co.id;Senin 01 Februari 2016) JAKARTA. Harga bensin di Malaysia kembali turun hari ini, Senin (1/2) di tengah turunnya harga minyak mentah. Namun, pemerintah menegaskan, baru akan mengevaluasi harga bahan bakar minyak (BBM) pada Maret mendatang.

(Berita Satu: Kamis 28 Januari 2016) Jakarta-Reforminer Institute menilai harga listrik panas bumi saat ini masih cukup bersaing dengan bahan bakar minyak (BBM) dan gas. Sehingga, polemik harga listrik pembangkit listrik tenaga panas (PLTP) Kamojang seharusnya tidak perlu terjadi.

(Investor Daily: Selasa 26 Januari 2016) JAKARTA– Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak pemerintah segera memberikan kepastian soal kelanjutan pengembangan lapangan gas Abadi di Blok Masela, Laut Arafura, Provinsi Maluku. Proyek Masela ini harus secepatnya direalisasikan agar masyarakat Maluku segera menikmati manfaatnya. Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat akan memutuskan, apakah pemanfaatan gas di […]