Sat, Oct 23, 2021
migas-g1
www.investor.co.id;Senin, 28 November 2016 | 10:32 JAKARTA– Pertamina dinilai bisa mengelola sendiri lapangan-lapangan migas yang habis masa kontraknya, termasuk Blok Offshore North West Java (ONWJ), bersama badan usaha milik daerah yang ditunjuk oleh pemerintah. “Masalah pengelolaan saya kira fleksibel. Jika keuangan mencukupi, lebih baik dikelola sendiri. Namun tidak ada salahnya membuka peluang kerja sama dengan […]
shutters
(Katadata.co.id,29 November 2016) Saat ini (tawaran skema kerja sama migas nonkonvensional) memang tidak cukup menarik bagi investor. Apalagi saat ini harga minyak rendaha Upaya pemerintah mempercepat pengembangan industri migas nonkonvensional melalui Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 38 Tahun 2015 dianggap belum efektif. Aturan ini dinilai belum bisa membuat industri ini […]
shutterstock_127318157
(Kompas, 23 November 2016) Pengembangan Migas Non konvensional Tidak Menarik bagi Investor Jakarta Pengembangan minyak dan gas bumi non konvensional untuk mengantisipasi berkurangnya cadangan migas konvensional di Indonesia masih sulit dilakukan. Investor tidak tertarik untuk masuk ke bisnis ini karena tidak tersedia data yang akurat. Padahal, potensi migas non konvensional sangat besar. Untuk itu, diperlukan […]
121
(koransindo.com: Minggu,10 Juli 2016) JAKARTA Infrastruktur gas yang masih minim dinilai menjadi salah satu faktor yang membuat harga gas domestik tinggi. Padahal, dengan produksi gas nasional yang cukup besar, seharusnya bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan domestik. Receiving gas terminal dan jaringan pipa-pipa gas ke industri dan rumah tangga harus dibangun holding BUMN energi. Baru bisa […]
mereda-com
(Bisnis.com, 27 Oktober 2016) JAKARTA- Opsi swasta murni dalam proyek Kilang Bontang dinilai akan membuat proyek Kilang Bontang semakin lamban, meskipun kini skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) yang digunakan belum bisa mempercepat proses pembangunan. Pengamat Energi Pri Agung Rakhmanto mengatakan penggunaan skema swasta murni justru akan membuat proyek Kilang Bontang kian tertunda realisasinya. […]
1232581shutterstock-89439454780x390
Kompas,com, 21 Oktober 2016 JAKARTA– Berlarut-larutnya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi (Migas) diyakini karena banyaknya kepentingan di DPR. Meski demikian, pengamat energi Komaidi Notonegoro berharap, pemerintah dan DPR segera menentukan deadline kapan seharusnya RUU Migas tersebut bisa disahkan menjadi undang-undang. “Pengesahan UU Migas lebih cepat lebih baik. […]
masela-kompas.co
(KOMPAS.com,16 Oktober 2016) JAKARTA Pengamat energi dari Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mempertanyakan usulan impor gas alam cair (LNG) sebagai alternatif solusi yang akan disodorkan pemerintah untuk memberikan harga gas murah bagi industri. Menurut dia, selagi ada pasokan dan cadangan gas domestik yang belum dioptimalkan, seharusnya pemerintah mendorong penggunaannya untuk memenuhi kebutuhan indsutri. Selain itu, Komaidi […]
c72b7c5e-6d15-46db-9fd8-445ff62c4a6d_169
(KOMPAS.com,16 Oktober 2016) JAKARTA– Pemerintah diminta untuk memastikan jumlah sasaran penerima elpiji bersubsidi tabung 3 kilogram, sebelum mengubah mekanisme ditribusi menjadi distribusi tertutup. Pendataan ulang bisa dilakukan oleh lembaga independen, karena data yang digunakan untuk berbagai program bantuan sosial saat ini berbeda-beda. Hal tersebut mengemuka dalam sebuah diskusi, Minggu (16/10/2016), yang menghadirkan anggota Komisi VII […]
natuna-besar-reuters
(Bisnis.com,12 Oktober 2016) JAKARTA – Tidak jelasnya rencana pengembangan Blok East Natuna din Kepulauan Riau membuat progres pengembangannya jalan di tempat. Blok yang ditemukan sejak 1970 itu tak kunjung berproduksi. Pri Agung Rakhmanto, Pengamat Energi Reforminer Institute, mengatakan sebenarnya pemerintah dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) belum siap mengembangkan Blok East Natuna. Hal itu terlihat […]
harga-gas-di-sumut-mahal-pertamina-dan-pgn-saling-tuding-uks
Eksplorasi.id,10 Oktober 2016 Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum lama ini berkomentar bahwa dirinya ingin harga gas untuk industri dapat turun menjadi USD 6 per MMbtu, guna meningkatkan daya saing industri di Indonesia. Menurut kepala negara, harga tersebut dinilai paling pas di Indonesia yang notabene sepadan dengan negara-negara tetangga. Namun,rupanya Presiden Jokowi tidak mendapatkan informasi […]