Wed, Aug 04, 2021
180732_840580_pln_dalam
WASPADA ONLINE, 15 November 2009 JAKARTA Pemerintah didesak segera melakukan audit sistem kelistrikan PLN dalam program kerja 100 hari pertama. Fokus negara pada negoisasi IPP dinilai tidak menyelesaikan masalah.
21
Kompas, 14 November 2009 Jakarta, Kompas -Divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara harus segera dituntaskan. Penundaan akan menjadi preseden buruk bagi divestasi perusahaan tambang lain.
Workers drill with a jackleg inside the PT Aneka Tambang gold mine in Pongkor, West Java, Indonesia, on Thursday, Jan. 28, 2010. Gold fell and is heading for its second monthly decline as the dollar's advance reduced the metal's appeal as an alternative investment. Photographer: Dimas Ardian/Bloomberg
Republika,12 November 2009 JAKARTA–Mundurnya PT Aneka Tambang (Antam) tbk dari konsorsium divestasi Newmont disayangkan sejumlah pihak. Salah satunya adalah pengamat pertambangan
Menteri ESDM Harus Tanggung Jawab Soal Pemadaman Listrik
detikFinance, 10 November 2009 Jakarta – Masalah pemadaman listrik yang semakin sering terjadi bukan hanya tanggung jawab direksi PLN. Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh sebagai menteri teknis dinilai sebagai orang yang paling bertanggung jawab soal pemadaman ini. “Sebenarnya ini juga jadi tanggungjawab Menteri ESDM bukan hanya direksi PLN saja,” jelas Direktur Eksekutif Refor-Miner Institute Pri […]
Pemerintah Dinilai Anak Tirikan Pertamina Soal Blok Masela
detikFinance, 5 November 2009 Jakarta – Pemerintah dinilai sangat tidak berpihak pada PT Pertamina (Persero) dengan tidak memberikan prioritas kepada BUMN Migas tersebut untuk masuk ke blok Masela. Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Refor-Miner Institute, Pri Agung Rakhmanto dalam pesan singkatnya kepada detikFinance, Kamis (5/11/2009) “Pemerintah sangat tidak berpihak pada BUMN-nya sendiri. Satu-satunya peluang yang […]
MANFAATKAN ENERGI TERBARUKAN
Jakarta, Sinar Harapan, 27 Oktober 2009 Dalam usaha mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen, salah satu sektor yang akan mendapatkan prioritas dari pemerintah adalah penguatan di bidang energi. Untuk mendorong perkembangan industri, ketersediaan energi jadi sangat penting. Artinya, arah kebijakan energi yang jelas dan memihak kepentingan nasional mutlak dibutuhkan. Salah satu yang ditekankan pemerintah […]
SUBSIDI DAN DANA CADANGAN DI APBN BISA TERKURAS
Suara Karya, 26 Oktober 2009 JAKARTA – Jika ancaman lonjakan harga minyak mentah (crude oil) dunia bertahan hingga tahun 2010, diperkirakan menguras subsidi untuk energi. Tahap awal gejolak harga minyak yang kini sudah menembus 80 dolar AS per barel akan menguras alokasi dana cadangan fiskal yang terdapat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Menurut […]
Proyek Penghasil Energi Terbarukan Perlu Insentif
Kompas, 19 Oktober 2009 Jakarta, Kompas – Pemanfaatan energi terbarukan dalam penyediaan energi di Indonesia masih rendah. Padahal, itu bisa meningkatkan mutu lingkungan dan ikut mengurangi ketergantungan terhadap minyak mentah dan bahan bakar minyak yang ketersediaannya terus semakin turun. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Reformasi Pertambangan dan Energi Pri Agung Rakhmanto, Sabtu (17/10) di Jakarta, menyatakan […]
Dampak Kenaikan Harga Harus Diawasi
Jakarta (Sinar Harapan) Setelah resmi menaikkan harga elpiji kemasan 6 kg, 12 kg, dan 50 kg, PT Pertamina (persero) diminta mengawasi harga eceran tertinggi di masyarakat. Direktur Eksekutif Rerfor miners Institute Pri Agung Rahkmanto mengatakan, pe merintah harus mengawal agar kenaikan tersebut tidak me mengaruhi konsumsi elpiji 3 kg. Pemerintah harus mengawal, misalnya dengan menerapkan […]
Subsidi BBM Dihapus, Sistem Jaminan Sosial Baku Harus Disiapkan
detikFinance,27/09/2009 10:39 WIB Pemerintah harus menyiapkan sistem jaminan sosial yang baku dan memadai bagi masyarakat kelas bawah, jika ingin menghapuskan subsidi BBM seperti yang diusulkan dalam forum G 20. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Refor-Miner Institute Pri Agung Rakhmanto saat berbincang dengan detikFinance, Minggu (27/9/2009). “Kalau pemerintah benar-benar serius, maka harus menyediakan kompensasinya dalam bentuk sistem […]