Kompas:19 Desember 2015

JAKARTA, KOMPAS Pemerintah sebaiknya memanfaatkan momentum harga minyak yang semakin rendah akhir-akhir ini, yakni kurang dari 40 dollar AS per barrel. Caranya dengan memberikan kemudahan perizinan dan percepatan keputusan proyek minyak dan gas bumi di Indonesia.

Pemerintah memberikan sinyal harga bahan bakar minyak akan turun tahun depan. Langkah ini merupakan respons terhadap harga minyak dunia yang terus merosot.

Hingga Jumat (18/12) sore, berdasarkan data dari laman Bloomberg, harga minyak mentah jenis WTI (West Texas Intermediate) sebesar 34,91 dollar AS per barrel. Adapun harga minyak mentah jenis Brent 37,05 dollar AS per barrel. Harga minyak di laman Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) lebih rendah lagi, yakni 32,33 dollar AS per barrel. Harga itu paling rendah dalam sembilan tahun terakhir.

Pengamat energi dari Universitas Trisakti Jakarta, Pri Agung Rakhmanto, mengatakan, harga minyak dunia yang rendah harus bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah. Momentum itu antara lain dimanfaatkan untuk mempercepat eksekusi proyek migas di sektor hulu.

“Meskipun tidak ada yang bisa memprediksi dengan pasti harga minyak ke depan, pemerintah semestinya mengantisipasi atau mengambil kebijakan yang selaras dengan harga minyak sekarang,” kata Pri Agung.

Pri Agung melanjutkan, selain memberikan insentif di sektor hulu, pemerintah sebaiknya juga memberikan insentif di sektor hilir dengan menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM), yakni premium dan solar. Bagi masyarakat, penurunan harga menjadi semacam insentif di tengah kondisi perekonomian yang lesu akhir-akhir ini.

Berpotensi turun

Secara terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan, pemerintah memantau harga minyak mentah dunia yang rendah. Pemerintah juga mengkaji harga BBM per tiga bulan.

Dengan harga minyak mentah yang rendah seperti saat ini, lanjut Sudirman, ada potensi harga BBM di Indonesia turun. Namun, kondisi harga minyak mentah yang rendah juga merupakan kesempatan untuk menghimpun dana ketahanan energi. Dana itu bisa dipakai sebagai subsidi pada saat harga minyak tinggi atau untuk pengembangan energi baru terbarukan.

“Rendahnya harga minyak dunia, secara kalkulasi, membuat harga BBM di dalam negeri berpotensi turun,” ujarnya.

Sejak 29 Maret 2015 hingga saat ini, harga BBM jenis premium Rp 7.300 per liter di luar Jawa dan Bali, sedangkan harga di Jawa dan Bali Rp 7.400 per liter. Harga minyak yang rendah membuat harga BBM jenis pertamax turun, dari Rp 8.750 per liter menjadi Rp 8.650 per liter sejak 10 Desember lalu.

Pemerintah sudah memutuskan untuk mengkaji harga premium dan solar per tiga bulan sekali. Kajian mendatang akan dilakukan pada 1 Januari 2016. Dua komponen utama yang digunakan sebagai acuan pemerintah dalam menentukan harga jual BBM adalah harga minyak dan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.

Dalam Rapat Umum Tahunan Asosiasi Perminyakan Indonesia (IPA), awal bulan ini, Presiden IPA Craig Stewart mengatakan, harga minyak dunia yang rendah berdampak pada bisnis perusahaan migas.

“Harga minyak terus turun hingga lebih dari 50 persen dalam setahun terakhir. Akibatnya, pendapatan perusahaan merosot dan menempuh langkah efisiensi, termasuk sejumlah rencana investasi hulu migas menjadi tertunda,” kata Craig.

(www.okezone.com Senin, 14 Desember 2015)

JAKARTA– Harga minyak dunia tahun depan diprediksi masih rendah. Namun, bisa saja harga minyak dunia tahun depan melonjak tajam.

Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengatakan penentuan nasib harga minyak tahun depan berada di tangan Arab Saudi. Read more

(viva.co.id; Selasa 8 Desember 2015)

Dulu Indonesia merupakan anggota OPEC karena termasuk produsen.

Sidang Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) ke 168 yang berlangsung pada 4 Desember 2015 di Vienna Austria secara resmi menerima pengaktifan kembali Indonesia sebagai anggota organisasi negara-negara eksportir minyak Read more

(Kompas, 7 Desember 2015)

JAKARTA, KOMPAS  Indonesia tak harus melulu bergantung kepada Organisasi Negara Pengekspor Minyak atau OPEC dalam hal pembelian minyak mentah ataupun bahan bakar minyak. Mempererat hubungan dengan negara pengekspor minyak non-OPEC juga penting. Sebaiknya pemerintah juga fokus membangun Read more

(Beritasatu.com - Jumat 04 Desember 2015)

Jakarta Peraturan Menteri (Permen) Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 37 tahun 2015 tentang tata kelola gas akan mendorong terciptanya tata niaga gas yang lebih baik. Permen tersebut sudah lebih tegas bahwa alokasi gas akan diberikanpada mereka yang punya komitmen mengembangkan infrastruktur. “Dalam Permen 37 ada keberpihakan ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan BUMD. Tujuan permen ini untuk menghilangkan trader yang hanya bermodal kertas. Keberpihakan pada BUMN/BUMD tercermin di Pasal 6 sampai 12,” ujar pengamat migas dari ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro saat dihubungi wartawan, Jumat (3/11).

Dia meyakini, Permen 37 ini mempunyai peran untuk memperbaiki tata niaga gas karena dari sisi isi dan cakupan aturan lebih baik dibandingkan dengan Permen Nomor 3 tahun 2010. “Permen ini untuk memperbaiki tata niaga yang ada,” tegasnya.

Komaidi juga menilai wajar dorongan sebagian pihak yang ingin merevisi Permen tersebut. “Dorongan revisi wajar saja tapi kalau sudah yakin ya harus segera diimplementasikan. Sebelum permen dibuat kan pasti sudah ada kajian akademisnya. Ini tinggal konsistensi saja dan segera diberlakukan diterapkan,” ujar Komaidi.

Komaidi optimistis permen baru ini dapat mengeliminir permainan para calo gas yang selama ini membuat harga gas semakin mahal dan infrastruktur gas bumi tidak berkembang. Sebagai negara dengan potensi sumber gas bumi yang sangat besar, Indonesia harus terus melakukan terobosan agar kekayaan itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh rakyat.

Oleh karena itu dibutuhkan lembaga yang mampu menjalankan fungsi agregator gas dan menjamin pembangunan infrastruktur berjalan secara kontinyu.

Pasalnya, tanpa dukungan infrastruktur, kekayaan alam berupa gas bumi hanya akan dinikmati asing karena di ekspor. Gas bumi harus memberikan manfaat yang paling optimal bagi ekonomi nasional. “Dengan alokasi yang tepat dan kebijakan yang konsisten itu bisa kita capai. Saya yakin pemerintah tidak akan kalah dengan aksi pemburu rente,” ujar dia.

Sejak diteken menteri ESDM pada 13 Oktober 2015, Permen 37 terus mendapat penolakan dari para trader yang selama ini hanya mengandalkan kertas dan lobi untuk mendapatkan alokasi gas. Terkait keberadaan trader tanpa fasilitas ini, seorang pejabat di kementerian ESDM menyatakan, jika keberadaan trader modal kertas bisa dihilangkan, efisiensi harga gas bisa mencapai US$ 1- US$ 2 per MMBtu.

“Ada banyak trader mendapat alokasi gas dari hulu dan kemudian menghubungkan dengan pembeli di hilir tanpa memiliki jaringan gas. Jika yang seperti ini dibiarkan terus, negara sangat merugi. Selain menjadikan harga gas di konsumen mahal, infrastruktur tidak akan banyak dibangun,” katanya.

Sejak awal ditunjuk menjadi menteri ESDM, Sudirman Said termasuk salah satu menteri yang dianggap mampu untuk menghilangkan jalur rente yang selama ini menyulitkan pengembangan gas bumi.

Karena pasokan gas dari sejumlah produsen gas banyak melewati perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki fasilitas infrastruktur. Akibat trader gas bertingkat itu harga semakin mahal dan konsumen dirugikan.

Whisnu Bagus Prasetyo/WBP

(CNN Indonesia; Kamis 3 Desember 2015)

Menteri ESDM Diminta Abaikan Intervensi Mafia Gas PipaLangkah Sudirman Said menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2015 untuk membatasi alokasi gas bumi bagi pengusaha tanpa infrastruktur sudah tepat. (ANTARA FOTO/Hendra Sonie).

Jakarta:Kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said yang ingin membatasialokasi gas bagi perusahaan yang tidak memiliki infrastruktur pipa mendapat dukungan Pengamat Energi Research Institute for Mining and Energy Economics (Reforminer) Insitute Komaidi Notonegoro.

Menurut Komaidi, langkah Sudirman menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 37 Tahun 2015 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Serta Harga Gas Bumi sudah tepat dan akan mendorong terciptanya tata niaga gas yang lebih baik.

Permen tersebut juga sudah secara tegas menyatakan bahwa alokasi gas hanya akan diberikan pemerintah kepada pengusaha yang berkomitmen mengembangkan infrastruktur.

“Dalam Permen 37 ada keberpihakan ke BUMN dan BUMD dan tujuan Permen ini kan memang untuk menghilangkan trader yang hanya bermodal kertas. Keberpihakan pada BUMN dan BUMD tercermin di Pasal 6 sampai 12,” ujar Komaidi, Kamis (3/12).

Ia yakin, melalui aturan tersebut upaya pemerintah memperbaiki tata niaga gas yang ada dapat dengan mudah terbantu. Oleh karena itu, adanya dorongan sebagian pihak yang ingin merevisi aturan tersebut melalui sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan juga para trader gas, untuk tidak dihiraukan.

“Dorongan revisi wajar saja tapi kalau sudah yakin ya harus segera diimplementasikan. Sebelum Permen dibuat kan pasti sudah ada kajian akademisnya. Ini tinggal konsistensi saja dan segera diberlakukan dan diterapkan,” ujar Komaidi.

Ia optimistis Permen baru ini dapat mengeliminir permainan para calo gas yang selama ini membuat harga gas semakin mahal dan infrastruktur gas bumi tidak berkembang.

Tanpa dukungan infrastruktur, kekayaan alam berupa gas bumi hanya akan dinikmati perusahaan asing selaku pembeli di luar negeri. Padahal seharusnya, gas bumi memberikan manfaat yang paling optimal bagi ekonomi nasional.

“Dengan alokasi yang tepat dan kebijakan yang konsisten itu bisa kita capai. Saya yakin pemerintah tidak akan kalah dengan aksi pemburu rente,” ujar dia.

Sejak diteken Menteri ESDM pada 13 Oktober 2015, Permen 37 terus mendapat penolakan. Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika menyebut aturan menteri berseberangan dengan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas).

Menurut Kardaya, UU Migas tidak mengatur adanya kewajiban pelaku usaha untuk memiliki infrastruktur pipa gas, maka para pelaku usaha semestinya tetap diperbolehkan untuk melanjutkan usahanya.

UU masih bolehkan (pelaku usaha) gak punya (infrastruktur). Kita kan mesti ikut UU. Kalau mau dilarang, UU-nya mesti ada dulu,” ungkap Kardaya. (gen)

CNN Indonesia Kamis, 3 Desember 2015