(Kompas, 19 Agustus 2015)

Pemerintah Bisa Membantu Beri Kemudahan

JAKARTA,- Sektor hulu minyak dan gas bumi di Indonesia bakal makin tertekan menyusul jatuhnya harga minyak menjadi 41,75 dollar AS per barrel atau terendah dalam kurun enam tahun terakhir. Pemerintah bias mengurangi tekanan Read more

(Investor Daily: 15 Agustus 2015)

JAKARTA– Pengamat energi ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai penetapan asumsi produksi terjual (lifting) minyak bumi pada RAPBN 2016 sebesar 830.000 barel per hari cukup realistis.

“Angka ‘lifting’ minyak itu kemungkinan dapat tercapai terutama dengan adanya tambahan dari Lapangan Banyuurip, Blok Cepu,

” katanya di Jakarta, Jumat (14/8/2015), seperti dikutip Antara. Presiden Joko Widodo dalam pidato pengantar RAPBN 2016 di sidang paripurna DPR, Jakarta, Jumat menyampaikan, asumsi “lifting” minyak sebesar 830.000 barel per hari, “lifting” gas bumi 1,55 juta barel setara minyak per hari, dan harga minyak (Indonesia crude price/ICP) 60 dolar AS per barel.

Komaidi mengatakan, selain Cepu, pemerintah mesti menahan penurunan laju produksi sumur-sumur minyak lainnya.”Jangan terlalu drastis turunnya. Kalau bisa konstan,” ujarnya.

Saat ini, fasilitas produksi Banyuurip di Bojonegoro, Jatim dengan kapasitas 185.000 barel minyak per hari sedang dikerjakan dengan target operasi pada kuartal ketiga 2015.Dengan selesainya fasilitas tersebut, Banyu Urip yang per Juni 2015 berproduksi sekitar 80.000 barel per hari akan meningkat pada Agustus menjadi 149.000 barel per hari dan terus meningkat hingga 205.000 barel per hari pada November 2015.

Komaidi juga mengatakan, angka ICP sebesar 60 dolar AS per barel sepanjang 2016 juga cukup realistis.

Ia memprediksikan, harga minyak dunia pada 2016 masih tetap rendah.”Angka 60 dolar AS per barel itu saya kira cukup moderat meskipun terdapat kemungkinan harga bisa di bawah angka tersebut,” katanya. Ia menambahkan, dalam hal harga minyak, pemerintah memang relatif tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikannya.”Hal yang perlu dilakukan adalah memantau perkembangannya,” ujarnya.

Pada APBN Perubahan 2015, asumsi “lifting” minyak ditetapkan sebesar 825 ribu barel per hari, “lifting” gas bumi 1,221 ribu barel setara minyak per hari, dan ICP 60 dolar AS per barel.

(Republika, Senin, 03 Agustus 2015)

Apakah kejadian di Blok Cepu berpengaruh ke lifting minyak nasional?

Ya kalau pengaruh ke lifting sebenarnya tergantung. Pertama, terhadap produksi yang ada saat ini seberapa cepat bisa dikembalikan produksinya. Read more

(Detik Finance, 3 Agustus 2015)

JAKARTA-Indonesia merupakan salah satu produsen sekaligus eksportir terbesar gas bumi di dunia. Sayangnya, produksi gas sering salah sasaran, selain peruntukannya bukan ke sektor yang tepat, gas juga bisa dikuasai trader yang tidak punya modal, alias ‘saudagar bermodal kertas’.

Salah sasaran dan dapat dikuasainya alokasi gas bumi oleh trader gas, karena ada aturan terkait alokasi gas, yakni Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 3 Tahun 2010, tentang Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri.

Seperti dalam Pasal 4 ayat 2 berbunyi: ‘Kewajiban Kontraktor untuk ikut memenuhi kebutuhan dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyerahkan sebesar 25% dari hasil produksi gas bumi bagian kontraktor.’

Tujuan pasal ini untuk pemenuhan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri.

Dalam aturan ini, juga mengatur tentang kebijakan alokasi gas bumi, yang ditentukan dalam skala prioritas, yakni:

Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi Nasional

– Industri Pupuk

– Penyediaan tenaga listrik

– Industri lainnya.

Ada celah dalam aturan yang dibuat Menteri ESDM saat itu Darwin Zahedy Saleh. Pasalnya, alokasi yang diberikan tidak jelas pengaturannya, kepada siapa, syaratnya apa.

“Aturan di sana hanya ada prioritas alokasi gas pertama untuk lifting minyak, industri pupuk, listrik, dan industri. Tapi siapa yang dapatkan alokasi itu tidak diatur jelas, ini celah dan sudah lama dibiarkan,” kata Analis ReforMiner Institute yang juga Dosen Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti, Pri Agung Rakhmanto, beberapa waktu lalu.

Tak hanya masalah siapa yang mendapatkan alokasi gas, skala prioritas penggunaan gas bumi juga menjadi sorotan. Hal ini menyangkut proyek ladang minyak Duri di Sumatera yang telah digali oleh PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) sejak 1950-an. Pasalnya, dalam produksi minyak Chevron sekitar 460.000 barel per hari, dibutuhkan gas untuk mendorong produksi tersebut.

“Di Indonesia ini kan gas itu bisa sama dengan sebanding dengan minyak. Jadi pada prinsipnya dari pada gas digunakan hanya untuk memproduksi minyak negara yang rugi,” ujar Pri Agung.

(rrd/dnl)

(Detik Finance, 3 Agustus 2015)

JAKARTA -Menteri ESDM Sudirman Said mengakui, bila 80% trader gas di Indonesia saat ini adalah perusahaan gas yang tidak punya modal, bahkan malah bisa punya alokasi gas bumi. Mengapa ini bisa terjadi?

Jawabannya, karena ada aturan yang sampai saat ini berlaku,yang mengizinkan perusahaan tanpa modal infrastruktur bisa jadi trader gas bahkan bisa memiliki alokasi gas bumi.

Celah ini ada di aturan Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2009. Permen ESDM ini dibuat pada zaman Menteri ESDM dijabat oleh Purnomo Yusgiantoro.

Hal ini pernah diakui sendiri oleh Menteri ESDM Sudirman Said. Ia mengatakan, di mana dalam aturan tersebut, siapa pun perusahaannya, walau tidak memiliki infrastruktur pipa gas sama sekali, boleh menjadi perusahaan pemegang izin usaha niaga gas, alias trader gas.

“Ada peraturan, yang klausulnya tidak mengharuskan memiliki infrastruktur gas,” ujar Sudirman.

Hal yang pernah diungkapkan, Analis ReforMiner Institute yang juga Dosen Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti, Pri Agung Rakhmanto. Dalam Permen ESDM tersebut, tidak diatur apakah perusahaan atau trader tersebut harus punya infrastruktur atau tidak, atau punya kewajiban bangun infrastruktur gas.

“Jadi siapa saja bisa dapat alokasi dan distribusikan gas. Pada kenyataannya banyak yang dapat gas seorang trader yang tidak punya infrastruktur, sehingga hanya dagang alokasi. Bahkan ada alokasi yang harusnya untuk pembangkit listrik bisa dialihkan ke mana-mana, seperti kasus di Bangkalan,” katanya.

Pri Agung mengungkapkan lagi, tidak hanya alokasi gas, dalam tender wilayah kerja migas pun, sudah sejak lama, para pemenang-pemenang wilayah kerja (blok migas) tidak diseleksi sangat ketat.

“Hal itu terbukti pemenang-pemenang blok migas bukan pemain hulu migas yang riil, sehingga tidak dieksplorasi, tidak dikerjakan, sehingga cadangan migas Indonesia tidak bertambah, mereka hanya jual surat saja, ini semua sumbernya karena aturan-aturan yang dibuat, entah dibuat sengaja atau tidak, sehingga celah mafia bisa bermain di sektor ini,” tutupnya.

(KOMPAS: Minggu, 2 Agustus 2015)

JAKARTA, Pemerintah diminta segera melakukan normalisasi di proyek minyak Blok Cepu, Bojonegoro, Jawa Timur, Sabtu (1/8/2015) kemarin. Penanganan cepat dapat menghindarkan risiko paling buruk dari berhentinya produksi di dua area kerja Blok Cepu, Read more

(KOMPAS: Minggu, 2 Agustus 2015)

JAKARTA, Pengamat energi dari Reforminer Institute, Pri Agung Rakhmanto, berpendapat bahwa kericuhan yang terjadi di proyek minyak Blok Cepu, Bojonegoro, Jawa Timur, Sabtu (1/8/2015) kemarin, merupakan persoalan manajemen di tingkat operasional. Menurut Pri, kemungkinan ada unsur akumulasi kekecewaan dari para pekerja subkontrak. Selain masalah itu, kata Pri, ada unsur masalah sosial bahwa jika proyek Cepu berhenti, maka para pekerja subkontrak tidak lagi memiliki pekerjaan. Di sisi lain, pihak yang mempekerjakan mereka ingin mendisiplinkan para pekerja subkontrak, tetapi caranya dianggap salah.

“Butuh pendekatan yang lebih manusiawi terhadap pekerja di level seperti itu. Di sisi lain, manajemen harus membangun sistem yang tetap bisa mendisiplinkan,” ujar Pri dihubungi Kompas.com, Minggu (2/8/2015).

Pri mencontohkan, manajemen bisa memberlakukan sistem reward and punishment untuk mendisiplinkan para pekerja subkontrak. “Bukan kemudian dengan pintunya dibikin satu, dari tiga dibikin satu,” kata dia lagi.

Sebagai penanggungjawab, ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) bisa meminta perusahaan subkontrak untuk membenahi operasional, mulai dari jam kerja bahkan sampai layout di lapangan.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto mengatakan, pemerintah dan pihak terkait masih melakukan proses investigasi atas insiden di Blok Cepu. Pihaknya masih mengumpulkan informasi dari para saksi.

“Saran kami bila memang diperlukan para pegawai diliburkan, untuk membuat suasana tenang. Cooling down enggak apa-apa,” kata Djoko kepada Kompas.com, Minggu.

Kerusuhan di proyek minyak Blok Cepu dipicu kemarahan ribuan karyawan hingga merusak kantor dan mobil. Keributan terjadi sekitar pukul 12.00-12.30 WIB bertepatan dengan waktu istirahat karyawan proyek minyak Blok Cepu. (Baca: Kerusuhan di Blok Cepu karena Ribuan Pekerja Sulit Keluar Makan Siang)

Akibat insiden itu, operasi kerja di area EPC 1 dan 5 dihentikan. Produksi pun turun dengan potensi kehilangan 50.000 hingga 55.000 barel per hari. (Baca: Ricuh Sehari di Cepu, Produksi Minyak Berkurang 55.000 Barel).

(Kompas;1 Agustus 2015)

JAKARTA, Pemerintah memutuskan tidak mengubah harga bahan bakar minyak jenis premium, solar, dan minyak tanah per 1 Agustus 2015. Pemerintah akan mengkaji ulang penetapan harga BBM agar tidak merugikan Pertamina karena menjual di bawah harga keekonomian. Read more