Sat, Sep 26, 2020
7609485-offshore-worker-on-the-platform-rig
Selama bertahun-tahun, aspek regulasi di sektor hulu migas Indonesia selalu berkaitan dan berkutat dengan 3 masalah utama berikut (1) Ketidakpastian hukum (aturan), (2) Ketidakpastian fiskal (ekonomi), dan (3) Proses administrasi / birokrasi / izin yang rumit. Permasalahan (1) dan (2) menjadi sangat berpengaruh pada kondisi tidak dihormatinya Kontrak Kerja Sama yang berlaku (dishonored of contract […]
primaradio-co-id
Dalam beberapa waktu terakhir pemerintah menerbitkan beberapa regulasi terkait pengelolaan dan pengusahaan industri gas nasional. ReforMiner mencatat, selama kurun 2010 – 2017 pemerintah telah menerbitkan tujuh regulasi untuk industri gas. Dari jumlah tersebut, empat diantaranya diterbitkan pada 2016. Dari sejumlah regulasi yang telah diterbitkan tersebut, terlihat ada upaya sistematis pemerintah untuk memenuhi kebutuhan gas dalam […]
Troll-C-has-a-daily-production-of-around-120000-barrels-of-oil-and-10.5-million-cubic-metres-of-gas.-
Rencana pemerintah menerapkan kontrak bagi hasil gross split direalisasikan dengan menerbitkan Permen ESDM No.8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Kontrak bagi hasil gross split merupakan kontrak bagi hasil tanpa pengembalian biaya (cost recovery) kepada Kontraktor. Dalam hal ini seluruh biaya operasi produksi akan dibebankan kepada kontraktor. Ketiadaan cost recovery dalam kontrak gross […]
Nasip-harga-minyak
Dalam beberapa waktu terakhir isu revisi PP 79 tahun 2010 atau PP Cost Recovery kembali muncul kepermukaan. ¬†Berdasarkan pantauan, ketentuan yang menjadi fokus revisi diantaranya: (1) pasal 38 huruf b yang mengatur tentang delapan hal yang apabila belum diatur secara tegas dalam kontrak kerja sama sebelum PP ini diundangkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam PP […]
harga-gas-industri-mahal-pemerintah-diminta-lakukan-ini-2fs
Sebagai tidak lanjut dari Paket Kebijakan Ekonomi Jilid III peningkatan daya saing industri nasional-, pemerintah tercatat menerbitkan Pemen ESDM No.16/2016 tentang Tata Cara Penetapan Harga dan Pengguna Gas Bumi Tertentu. Permen tersebut juga merupakan peraturan pelaksana dari Perpres No. 40/2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Berdasarkan review, ReforMiner menilai ada beberapa ketentuan dari Permen ESDM […]
ini-paket-kebijakan-ekonomi-jilid-iv-jokowi-7au
Pada akhir Maret 2016 lalu pemerintah tercatat menerbitkan paket kebijakan ekonomi. Berdasarkan pantauan ReforMiner paket kebijakan ekonomi tersebut merupakan yang ke-XI.Berdasarkanreviewsetidaknya
a
Pemerintah akhirnya merespon desakan untuk merevisi dan mencabut Permen ESDM No.37/2015 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Serta Harga Gas Bumi. Pemerintah mengganti Permen tersebut dengan menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM No.06/2016. ReforMiner menilai, terbitnya Permen tersebut mengindikasikan pemerintah mengakomodasi keluhan Asosiasi Pedagang Gas Alam Indonesia/Indonesian Natural Gas TraderAssociation (INGTA) yang menilai […]
b
ReforMiner menilai, penurunan harga minyak yang terjadi sejak pertengahan 2014 telah memberikan dampak pada investasi hulu migas di Indonesia. Berdasarkan pencermatan permasalahan tersebut belum memperoleh respon kongkret dari pemerintah. Dalam hal ini memang telah terdapat beberapa kebijakan yang diterbitkan Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Migas dan SKK Migas. Akan tetapi sejumlah kebijakan tersebut sebagian besar […]