Koran sindo; Kamis, 27 Februari 2020 – 22:03 WIB SEMARANG – Direktur Eksekutif Reforminer Institue, Komaidi Notonegoro menyatakan, PT Pertamina (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memegang peranan yang cukup besar dalam keberlangsungan energi di Indonesia mulai dari sektor hulu hingga hilir. “Bisnis Energi Pertamina yang cukup besar pengaruhnya terutama bagi Indonesia ada di bidang […]

Dunia Energi: 19 Februari 2020 JAKARTA – DPR dan pemerintah dinilai tidak perlu membentuk badan baru jika Omnibus Law jadi disahkan menjadi Undang-Undang. Dalam salah satu pasal di Omnibus Law Cipta Kerja ada ketentuan untuk membentuk Badan Usaha Milik Negara Khusus (BUMN K) sebagai pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi menggantikan peran yang selama […]

Bisnis.tempo.co; Jumat, 14 Februari 2020 22:06 WIB TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah diminta terlebih dulu mengkaji lebih dalam keputusan untuk tidak melanjutkan kontrak ekspor gas ke Singapura. Dengan demikian, pemerintah tidak buru-buru dan langsung menyetop pasokan gas ke Negeri Singa itu per 2023. Pendiri ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto melihat pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan ini berdasarkan sejumlah aspek. Menurut dia, […]

Bisnis.com: Senin, 03 Februari 2020  |  19:15 WIB Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 mengamanatkan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mengevaluasi seluruh perizinan dan memerintahkan kepada kementerian untuk mendelegasikan beberapa kewenangan perizinan kepada BKPM. Bisnis.com, JAKARTA – Peralihan proses perizinan investasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diproyeksi tidak banyak […]

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah berencana meniadakan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), dan mengubahnya menjadi Badan Usaha Milik Negara Khusus (BUMK). Hal itu tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja alias omnibus law, yang di dalamnya juga terkandung perubahan ketentuan UU Nomor 22 Tahun 2001 alias UU Migas. Pergantian SKK Migas […]

Bisnis.com, 3 Februari 2020 Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 mengamanatkan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mengevaluasi seluruh perizinan dan memerintahkan kepada kementerian untuk mendelegasikan beberapa kewenangan perizinan kepada BKPM. JAKARTA – Peralihan proses perizinan investasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diproyeksi tidak banyak berdampak untuk investasi ke depan. Pasalnya, […]

www.detik.com; Kamis, 16 Januari  2020 07:13 WIB Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali menawarkan dua skema kontrak ke investor migas, yaitu cost recovery dan gross split. Skema ini ditawarkan dalam pelelangan 12 blok migas tahun ini. Munculnya kembali skema cost recovery memunculkan pertanyaan apakah skema gross split tak laku untuk investor? Mengingat, […]

KATADATA; Jum’at 10 Januari 2020, 10.41 WIB Harga jual gas hulu di Indonesia sebesar US$ 5,4 – US$ 5,6 per MMBTU, masih ekonomis dibandingkan sejumlah negara di ASEAN. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas menyatakan, harga gas hulu di Indonesia selama ini sudah kompetitif. Harga jualnya sebesar […]

KOMPAS; Selasa, 14 Januari 2020  Selain produksi yang terus merosot, investasi hulu migas juga belum mampu menjawab masalah produksi. Investor memerlukan kepastian kontrak demi stabilitas investasi. JAKARTA, KOMPAS – Situasi di hulu minyak dan gas bumi di Indonesia dinilai makin kritis. Sebab, produksi siap jual atau lifting kedua jenis sumber energy primer tersebut terus merosot […]

KOMPAS; Sabtu, 11 Januari 2020 JAKARTA, KOMPAS – Rencana pemerintah menurunkan harga gas melalui penghapusan bagian negara, dari kontrak bagi hasil, dianggap pilihan paling rasional. Cara lain yang bias ditempuh, mengefisienkan mata rantai dari hulu ke hilir. Persoalan harga gas belum tuntas, bahkan berlarut-larut, sejak 2016 hingga kini. Harga gas untuk industri diatur dalam Peraturan […]