Sat, Oct 24, 2020
44
Kompas,17 April 2014 Pemerintah menjanjikan insentif berupa pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Pengasilan Badan (tax holiday) agar investor tertarik membangun kilang pengolahan minyak bekerja sama dengan pemerintah. Insentif lain adalah ketersediaan lahan seluas 900 hektar di Bontang, Kalimantan Timur. Menurut Direktur Eksekurif
gg
Kompas, 17 April 2014 Pemerintah baru mendatang perlu mempertimbangkan langkah-langkah pengurangan beban subsidi yang kian besar, terutama subsidi bahan bakar minyak. Untuk penyelesaian subsidi BBM secara tuntas, butuh konsensus politik. Tanpa itu, usaha menyelesaikan persoalan yang menguras anggaran pembangunan tersebut hanya akan lebih banyak menjadi kegaduhan politik dari pada solusi konkret. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Pertambangan […]
fg
KOMPAS, 3 Maret 2014 JAKARTA, Pemerintah dinilai tidak konsisten terkait dengan rencana pembangunan kilang minyak di negeri ini. Tidak konsisten itu yang membuat rencana pembangunan yang telah lama diwacanakan itu belum jelas implementasinya, terutama dalam masalah skema pendanaan. “Perkembangan mengindikasikan, kita seperti kembali ke titik awai lagi dalam masalah pembangunan kilang. Kita harus mulai mencari, mengundang, dan […]
21
KOMPAS,A�27 Februari 2014A� JAKARTA, KOMPAS a�� Penawaran wilayah kerja minyak dan gas bumi kurang diminati investor. Hal ini menunjukkan iklim investasi di Tanah Air tidak kondusif di tengah ketidakpastian hukum dalam pengusahaan hulu migas. Padahal, eksplorasi menentukan masa depan
ee
KOMPAS, 8 Januari 2014 JAKARTA a�� Polemik harga elpiji non- bersubsidi 12 kilogram sepekan terakhir ini menunjukkan koordinasi di dalam pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Hal ini sebagai dampak ketidakjelasan aturan main mengenai siapa yang berwenang menetapkan
14
TEMPO.CO;5 Januari 2014 Jakarta – Pengamat energi dari Reformer Institute, Pri Agung Rakhmanto, meminta pemerintah tegas dan langsung memberikan keputusan definitif terhadap persetujuan naik atau tidak naiknya harga elpiji 12 kg. Hal itu penting kata dia agar harga elpiji di pasaran tidak menjadi liar. “Pertamina adalah BUMN yang 100 persen