Fri, Nov 24, 2017
cc
KOMPAS: Selasa, 2 Desember 2014 JAKARTA – Asumsi Harga Minyak 80-85 Dollar AS Per Barrel Pemerintah sebaiknya mengambil momentum penurunan harga minyak mentah dunia dengan menerapkan pemberian subsidi tetap untuk bahan bakar minyak bersubsidi. Subsidi tetap yang akan dimulai pada 2015 dapat memberi ruang fiskal anggaran yang lebih besar.
dd
KOMPAS.com; 15 Oktober 2014 Kebijakan energi di bidang bahan bakar minyak dan listrik harus menjadi prioritas utama bagi pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Tenaga listrik dibutuhkan untuk mendorong percepatan infrastruktur. Pengalihan subsidi BBM juga dapat menyehatkan fiskal negara.
ee
KOMPAS.com: 09 Oktober 2014 Anggaran subsidi elpiji 3 Kilogram pada 2015 mencapai Rp.55,12 triliun. dibandingkan dengan tahun 2013, alokasinya meningkat hampir 80 persen. tanpa reformasi struktur subsidi, anggaran elpiji dikhawatirkan akan menggelembung sehingga menjadi beban baru dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
f
Investor Daily:30 September 2014 JAKARTA – Target lifting minyak 900 ribu barel per hari (bph) dan gas 1,24 juta barel setara minyak per hari pada 2015 sulit dicapai selama status Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) tidak jelas
34
Pemerintah Belum Selesaikan Cetak Biru Pengalihan BBM  Kompas; 30 Agustus 2014 JAKARTA, KOMPAS — Upaya konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas diharapkan tidak lagi sekadar program lintas kementerian seperti saat ini. Program ini harus menjadi program nasional yang diketuai presiden atau wakil presiden sehingga upaya konversi bisa segera
332
Kompas; 20 Agustus 2014 JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono gagal mencapai target subsidi bahan bakar minyak sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2009-2014. Usaha berikutnya yang dilakukan adalah membuat rekomendasi laporan strategi untuk presiden baru. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuat
a
Investor Daily; 07 Agustus 2014 JAKARTA – Dominasi penggunaan BBM –yang tak mampu digeser selama sepuluh tahun terakhir– menjerumuskan Indonesia ke jurang krisis energi. Listrik PLN yang byarpet, pemadaman listrik bergilir, dan ketergantungan pada subsidi BBM merupakan dampak dari kesalahan struktural di bidang pengelolaan energi. Dengan cadangan
14
JAKARTA- Pemerintah diharapkan segera menyelesaikan roadmap kebijakan gas nasional untuk mendukung program konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas. Direktur eksekutif Indonesian Resource Studies (Iress) Marwan Batubara mengungkapkan program ini harus didorong dan dikembangkan secara masif. “Bahkan kalau perlu melalui konsesus
112
KONTAN, 17 Juni 2014 JAKARTA. Pemerintah kembali berencana melarang ekspor gas keluar negeri. Kebijakan ini akan tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pembatasan serta Pelarangan Ekspor Sumber Daya Alam yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang (UU) Nomor 3/2014 tentang Perindustrian. Pemerintah telah
eee
Kompas, 13 Juni 2014 JAKARTA, Pemerintah harus tegas, konsisten, dan transparan menyangkut segala hal dalam renegosiasi kontrak dengan PT Freeport Indonesia. Ketegasan dan konsistensi tersebut harus selaras dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Masukan itu disampaikan Direktur Eksekutif