Sun, Sep 22, 2019
221
Bisnis.com –13 November 2012 JAKARTA, Pemerintah harus segera merespon putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan fungsi dan tugas Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi kini dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM, sampai diundangkannya UU yang baru yang mengatur hal tersebut. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto berpendapat keputusan MK sudah benar, tidak hanya secara […]
dd
Koran Sindo, 01 Oktober 2012 Komisi VII DPR akhirnya menyetujui rencana penaikan tarif listrik (TTL) tahun 2013 yang diusulkan pemerintah pada Senin 17 September lalu. Meski terdapat sejumlah catatan dari dua Fraksi, secara prinsip rencana tersebut telah disetujui. Kenaikan ditetapkan sebesar 15 %, dilakukan secara bertahap setiap 3 (tiga) bulan sekali.
Untitled-1
Koran Sindo, 03 September 2012 Berdasarkan RAPBN 2013, pemerintah merencanakanakanmenaikkantarif tenaga listrik (TTL) pada 2013. Penaikan tersebut akan dilakukan secara otomatis setiap tiga bulan. Itu dilakukan sebagai upaya menurunkan beban subsidi energi. Dalam sudut pandang anggaran, sebagian pihak menilai rencana tersebut merupakan hal yang
33
JAKARTA, KOMPAS Penawaran regular lima wilayah kerja minyak dan gas bumi tahap satu tahun ini sepi peminat. Dari lima blok migas yang ditawarkan pemerintah, hanya satu wilayah kerja yang diminati calon investor . itu disebabkan minimnya data potensi blok migas yang ditawarkan pemerintah. Untuk itu, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Pertambangan dan Energi (ReforMiner Institute) Pri […]
11
Bisnis Indonesia – 26 Agustus 2012 JAKARTA: Pendiri Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto menilai dimasukkannya lifting gas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2013 tidak relevan. Pri mengatakan gas diproduksi berdasarkan kontrak, tidak seperti minyak. Lantaran berdasarkan kontrak, hal tersebut tidak relevan untuk ditargetkan. Pasalnya, besaran yang ditargetkan pasti tercapai lantaran sudah disesuaikan dengan kontrak. Jika dikatakan […]
images-4
Kompas, 06 Agustus 2012 Pemerintah Akan Ajukan Tambahan Kuota BBM Bersubsidi ke DPR JAKARTA– Kebijakan pemerintah membatasi konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi bagi kendaraan dinas di Jawa-Bali dinilai tidak berdampak pada penghematan anggaran pemerintah. Bahkan, hal itu dikhawatirkan semakin meningkatkan biaya operasional pemerintah daerah. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Pertambangan dan Energi (ReforMiner Institute) Pri […]
1
Mediaindonesia.com, 24 Juni 2012 JAKARTA–MICOM: Menyusul tudingan BP Migas yang menilai PT Perusahaan Gas Negara “egois”, Direktur ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto mengatakan, pemerintah mesti memisahkan fungsi “transporter” dan “trader” yang selama ini dijalankan PGN. “Transporter tidak boleh sekaligus menjadi ‘trader’,” katanya di Jakarta,
2
Bisnis.com –20 Juni 2012 JAKARTA–Wakil Ketua Komisi VII DPR Zainuddin Amali mengusulkan peran PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk direposisi. Menurutnya, memang seharusnya peran PGN direposisi. Saat ini PGN dengan alami berperan sebagai transporter sekaligus trader. Padahal, kedua fungsi tersebut sangat berbeda sehingga harus dipisahkan. “Harus dipisah dong. Fungsinya kan beda, yang satu sebagai trader […]
tekla.com
Bisnis.com –06 Juni 2012 JAKARTA: Pilihan dalam percepatan pengembangan kilang BBM nasional hanya ada dua, yakni dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah atau memberikan insentif fiskal dan nonfiskal yang diperlukan investor. Menurut Pri Agung Rakhmanto, Direktur Eksekutif
11
TEMPO.CO, 06 Juni 2012 Jakarta – Direktur Eksekutif Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto memaparkan pemberian insentif kilang merupakan hal yang wajar diberikan pemerintah di luar negeri. “Negara Asia Pasifik itu berlomba kasih insentif. Mereka juga kasih sewa lahan murah dan lainnya,”