Kompas, 30 September 2010 Jakarta, Kompas – Program penghematan bahan bakar minyak bersubsidi pada 2011 harus dilaksanakan. Alasan pemerintah, setiap penambahan 1 juta kiloliter BBM bersubsidi dari kuota yang ditargetkan Rancangan APBN 2011 akan meningkatkan defisit anggaran Rp 1,9 triliun. Kami ingin mengajak semua pihak mulai membatasi penggunaan BBM bersubsidi bagi yang tidak sepatutnya menikmati […]

Seputar Indonesia, 30 juli 2010 JAKARTA Koordinasi antarmenteri dalam menyikapi serangkaian ledakan tabung elpiji 3 kg sangat lemah.Para menteri tampak tidak seiring sejalan dalam menjalankan kebijakan. Contoh terbaru, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono dan Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat berbeda pendapat soal rencana penarikan 9 juta tabung elpiji 3 kg yang tidak […]

Bisinis Indonesia,A�24 September 2010 JAKARTA –A�Pemerintah harus benar-benar menjamin ketersediaan batu bara dan gas untuk bahan bakar pembangkit PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sehingga target penghematan pada 2011 sebesar Rp8,1 triliun yang dibebankan kepada perseroan itu bisa tercapai. Pengamat energi dan Direktur EksekutifA�ReforMiner InstituteA�Pri Agung Rakhmanto menilai target pemerintah menekan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik […]

REPUBLIKA.CO.ID, 24 September 2010 JAKARTA– Di mata Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto, pembatalan kenaikan taif dasar listrik (TDL) merupakan langkah positif. ”Memang kenaikan itu tidak perlu dan sebenarnya sangat ditentukan bagaimana pemerintah dan DPR menetapkan besaran anggaran subsidinya,” kata Pri Agung, Jumat (24/9). Di samping itu lanjut Pri Agung, kenaikan itu juga memang […]

Media Indonesia, 22 September 2010 JAKARTA–MI: Rencana revisi undang-undang minyak dan gas bumi (migas) Nomor 22/2001 masih belum menunjukkan tanda akan dimulai. Namun sebagian kalangan menilai revisi UU ini berpeluang untuk tidak memperpanjang keberadaan badan pelaksana kegiatan usaha hulu (BP Migas) dan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas. “Di sektor hulu, revisi ini harus mencakup pengembalian […]

Bisnis Indonesia.com, 23 September 2010 Badan pelaksana dan pengatur sumber daya diusulkan dihapus – ‘Negara harus kuasai migas’ JAKARTA: Akses penguasaan sumber daya minyak dan gas bumi sudah seharusnya dikuasai negara sehingga pemerintah memiliki posisi dan fungsi kuat untuk mewujudkan keberpihakan terhadap kepentingan dalam negeri. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto mendesak pemerintah dan […]

Republika, 15 September 2010 REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA–Pengamat energi Pri Agung Rakhmanto menilai pembatasan penggunaan BBM subsidi tidak mungkin diterapkan tahun ini. Menurut Pri Agung, jika akan diterapkan tahun ini maka waktunya terlalu sempit. ”Kalau untuk tahun ini waktunya sudah terlalu mepet,” kata Pri yang juga Direktur Eksekutif Reforminer Institute ini, Rabu (15/9). Mepetnya waktu ini kata dia […]

Media Indonesia, 13 September 2010 JAKARTA–MI: Mundurnya pemberlakuan kebijakan pengendalian konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan membatasi pemakaian pada kendaraan bermotor menunjukkan ketidaksiapan pemerintah terhadap rencana tersebut. Kebijakan tersebut merupakan solusi instan yang tidak menghapus masalah utama, yakni ketergantungan terhadap BBM. “Pemerintah belum memiliki rencana yang matang mengenai pembatasan BBM bersubsidi. Dari rencana awalnya […]

Kompas,A�2 Spetember 2010 Jakarta, Kompas – Rencana pemerintah melarang konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi khusus bagi pemilik kendaraan roda empat keluaran tahun 2005 ke atas sebaiknya dilakukan awal tahun 2011. Tujuannya agar ada waktu untuk sosialisasi. Jika dilakukan pada awal tahun depan, penghematan BBM bersubsidi yang dapat diperoleh Rp 10,5 triliun. Kalau dilakukan tahun 2010, […]

Bisnis Indonesia,A�26 Agustus 2010 JAKARTA: Pemerintah dinilai tidak memiliki kemauan politik untuk merenegosiasi kontrak gas dari Grissik ke Singapura. Pasalnya, keinginan untuk mengamankan pasokan gas ke domestik melalui pipa South Sumatera West Java itu hingga kini masih berupa rencana. Direktur EksekutifA�ReforMiner InstituteA�Pri Agung Rakhmanto menegaskan renegosiasi kontrak gas tersebut jelas menjadi domainnya Kementerian Energi dan […]