Kompas: Jumat, 05 Januari 2018

JAKARTA, KOMPAS Pemerintah mengakui adanya keterbatasan anggaran survei seismik untuk pemetaan potensi sumber daya minyak dan gas bumi. Dampaknya, data yang diperoleh kurang lengkap. Hal ini bisa memengaruhi minat investor untuk pengembangan sumber daya minyak dan gas bumi.

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ego Syahrial menjelaskan, pengembangan data sumber daya migas di Indonesia lebih banyak dilakukan oleh investor. Sementara pengumpulan data oleh pemerintah terbatas karena anggaran yang rendah.

KOMPAS/HERU SRI KUMOROPetugas mengawasi proses memindahkan gas alam cair (LNG) Blok Mahakam PT Pertamina Hulu Makaham ke Unit Penyimpanan dan Regasifikasi Terapung (Floating Storage Regasification Unit/FSRU) Nusantara Regas Satu di Teluk Jakarta, Kamis (4/1). Pengiriman LNG ini merupakan yang pertama pascapengoperasian Blok Mahakam oleh Pertamina Hulu Mahakam pada 1 Januari 2018.

Untuk lelang tujuh wilayah kerja migas tahun lalu saja, sekitar 70 persen datanya dikembangkan oleh investor. Anggaran survei seismik kita per tahun minim. Di bawah Rp 100 miliar, kata Ego, Kamis (4/1), di Jakarta.

Ego menambahkan, Indonesia mempunyai 128 cekungan basin. Baru sekitar 40 persen saja dari cekungan basin itu yang diteliti. Ongkos penelitian melalui survei seismik membutuhkan anggaran setidaknya Rp 100 miliar untuk setiap cekungan. Kemampuan alat survei di Indonesia juga masih setingkat dua dimensi, belum ada perangkat tiga dimensi yang lebih efisien dan akurat.

Secara terpisah, Ketua I Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia Pri Agung Rakhmanto mengatakan, hal penting untuk pengembangan sumber daya migas atau panas bumi adalah kelengkapan data dan informasi dalam suatu wilayah kerja. Tanpa data dan informasi yang lengkap, minat investor akan berkurang.

Data yang lengkap dan akurat akan menaikkan kepastian berinvestasi. Investor akan mempertimbangkan nilai keekonomian suatu wilayah kerja berdasarkan data dan informasi yang ada, kata Pri Agung.

Pada 2017, pemerintah membelanjakan sekitar Rp 75 miliar untuk kegiatan survei seismik di tiga wilayah, yaitu di Arafura Selatan, Selaru Timur, dan di lepas pantai Pulau Buru. Tahun ini dianggarkan sekitar Rp 58 miliar untuk survei seismik di perairan Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Barat.

Lelang wilayah kerja

Menurut Ego, tahun ini pemerintah akan kembali melelang sejumlah wilayah kerja migas konvensional dan nonkonvensional. Wilayah kerja yang tak diminati investor pada 2015 dan 2016 akan kembali dilelang tahun ini. Jumlahnya sebanyak 22 wilayah kerja, baik itu yang konvensional (migas) maupun nonkonvensional (gas metan batubara dan shale oil).

Sebelumnya, pemerintah telah mengumumkan ketertarikan investor terhadap lima wilayah kerja migas konvensional pada 2017. Kelima wilayah kerja itu ditawarkan dengan skema bagi hasil berdasarkan produksi bruto (gross split).

Kelima wilayah kerja itu adalah Andaman I dan II di lepas pantai Sumatera bagian utara, Merak-Lampung di lepas pantai dan daratan Lampung, Pekawai di lepas pantai Kalimantan Timur, serta West Yamdena di lepas pantai dan daratan Maluku. Ada delapan wilayah kerja pada 2015 dan 14 wilayah kerja pada 2016 yang ditawarkan.

Komaidi Notonegoro

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute

Email: komaidinotonegoro@gmail.com

Bisnis Indonesia: Selasa, 23 Oktober 2018

Data menunjukkan realisasi konsumsi BBM Indonesia pada 2017 sekitar 1,6 juta bare per hari. Pada periode yang sama, kapasitas kilang Indonesia tercatat baru 1 juta barl per hari. Sejumlah studi . menyebutkan, kemampuan jenis kilang dengan teknologi lama seperti yang dimiliki Indonesia di dalam menghasilkan BBM sekitar 75%-90% dari kapasitas terpasangnya.

Dengan demikian, produksi BBM yang mampu dihasilkan oleh kilang antara 750.000-900.000 bare! per hari.

Mengacu pada kondisi yang ada tersebut, rata-rata produksi BBM yang mampu dihasilkan kilang domestik maksimal 900.000 barel per hari. Itupun jika tingkat kutilitas kilang 100% dan dioperasikan terus-menerus selama 365 hari.

Ditinjau dari perspektif ketahanan nasional, penambahan kapasitas kilang dalam negeri mendesak dilakukan. Terbatasnya kapasitas kilang menjadi penyebab defisit pada neraca BBM. Sejak lama, neraca BBM Indonesia dalam kondisi defisit.

Data menunjukkan, total impor produk BBM pada 2000 adalah sekitar 240.000 barel per hari. Pada 2017, impor BBM tercatat telah meningkat menjadi sekitar 490.000 barel per hari. Dalam perkembangannya, peningkatan impor BBM menjadi kontributor utama yang menyebabkan neraca pembayaran Indonesia berada pada kondisi defisit.

Pada kuartal 11/2018 misalnya, neraca migas Indonesia mengalami defisit sebesar US$2,7 miliar. Defisit tersebut tercatat lebih besar dibandingkan dengan defisit pada kuartal sebelumnya ataupun kuartal 11/2017.

Berdasarkan jenis komoditasnya, peningkatan defisit neraca migas tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya defisit neraca minyak, khususnya neraca BBM.

Berdasarkan pengamatan, Pemerintahan Presiden Jokowi tampak telah mengidentifikasi dan melihat cukup jelas permasalahan kilang minyak di dalam negeri. Pemerintah juga tercatat telah menerbitkan sejumlah regulasi untuk mendorong pembangunan dan pengembangan kilang dalam negeri.

Di antaranya Perpres No. 146/2005 tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri, Permen ESDM No. 22/2016 tentang Pelaksanaan Pembangunan Kilang Minyak Skala Kecil di Dalam Negeri, Permen ESDM No. 35/2016 tentang Pelaksanaan Pembangunan Kilang Minyak di Dalam Negeri oleh Badan Usaha Swasta, dan Kepmen ESDM No. 7935 K/10/MEM/2016 tentang Penugasan Kepada PT Pertamina (Persero) dalam Pembangunan dan Pengoperasian Kilang Minyak di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur.

Akan tetapi, meskipun sejumlah regulasi telah diterbitkan, pembangungan dan pengembangan kilang di dalam negeri masih relatif stagnan.

Hal itu kemungkinan karena industri kilang tidak cukup menarik dibandingkan dengan usaha hulu migas. Jika berdiri sebagai industri terpisah, perolehan margin industri kilang secara relatif lebih rendah dari margin dalam kegiatan usaha hulu migas. Oleh karena itu, tidak semua pelaku usaha hulu migas masuk pada industri pengolahan (kilang).

PERAN PERTAMINA

Peran Pertamina dalam industri kilang dalam negeri cukup signifikan. Data menunjukkan dari total kapasitas kilang minyak dalam negeri sekitar 1 juta barel per hari, sekitar 90% di antaranya merupakan kilang milik Pertamina.

Signifikansi peran Pertamina dipertegas kembali melalui pelaksanaan megaproyek perusahaan yang di dalamnya, meliputi proyek refinery development masterplan (ROMP) Kilang Dumai, Kilang Balongan, Kilang Cilacap, dan Kilang Balikpapan. Selain itu, Pertamina juga tercatat akan melaksanakan grass root refinery (GRR) untuk Kilang Bontang dan Kilang Tuban.

ROMP merupakan proyek modifikasi kilang untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja kilang. Adapun, GRR adalah proyek pembangunan kilang baru untuk menambah kapasitas kilang yang telah ada. Dengan ROMP dan GRR tersebut, Pertamina menargetkan kapasitas kilang yang dimiliki perusahaan pada 2025 mendatang meningkat menjadi 2 juta barel per hari.

Berdasarkan informasi, pada 2020 kapasitas kilang Pertamina ditargetkan bertambah sebesar 100.000 barel Per hari dari ROMP Kilang Balikpapan tahap pertama. Satu tahun kemudian, atau pada 2021, ditargetkan terdapat tambahan kapasitas sebesar 200.000 barel dari RPMP Kilang Balikpapan dan Kilang Balongan. Tiga tahun kemudian, yaitu pada 2024, kapasitas kilang perusahaan ditargetkan bertambah sebesar 400.000 barel per hari dari ROMP Kilang Cilacap dan GRR Kilang Tuban. Sementara itu, ROMP Kilang Dumai dan GRR Kilang Bontang diproyeksikan akan menambah kapasitas kilang milik perusahaan sebesar 400.000 barel Pada 2025 mendatang.

Berdasarkan perkembangannya, pelaksanaan ROMP dan GRR kilang kilang Pertarnina tidak berjalan sesuai dengan rencana semula. ROMP Kilang Cilacap, Balongan, dan Balikpapan mundur antara 1 sampai dengan 2 tahun dari rencana semula. Sementara itu, GRR Kilang Tuban mundur sekitar 3 tahun dari rencana semula. Pertarnina menjadwal ulang pelaksanaan proyek kilang karena adanya keterbatasan anggaran.

Dari informasi yang dihimpun kebutuhan anggaran investasi untuk proyek ROMP dan GRR yang dilakukan Pertamina tersebut sekitar US$37 miliar atau setara dengan Rp555 triliun dengan menggunakan nilai tukar saat ini.

Jika melihat besaian investasi tersebut, dapat dipahami jika kemudian Pertamina memilih untuk tidak melaksanakan proyek kilang secara bersamaan. Penjadwalan ulang kemungkinan dilakukan agar tidak memberatkan kondisi keuangan perusahaan.

Dari beberapa hal yang diuraikan tersebut, cukup jelas bahwa Pertamina memiliki peran penting dalam pembangunan dan pengembangan kilang di dalam negeri. Peran penting Pertamina dipertegas dari disebutnya Pertamina sebanyak 27 kali di dalam Perpres No. 146/2015. Berdasarkan konstruksi regulasi yang ada ataupun kondisi yang ada saat ini, dapat dikatakan Indonesia memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap Pertamina di dalam pembangunan dan pengembangan kilang.

Oleh karena itu, sudah menjadi keharusan bagi kita semua untuk menjaga dan memperhatikan kesehatan keuangan Pertamina. Hal ini mengingat jika keuangan Pertamina tidak sehat, hal itu akan menyulitkan perusahaan di dalam mencari mitra, termasuk mitra untuk membangun dan mengembangkan kapasitas kilang di dalam negeri.

Komaidi Notonegoro

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute

Email: komaidinotonegoro@gmail.com

www.detik.com; Senin 16 Juli 2018, 11:50 WIB

Jakarta – Setelah melalui proses yang tidak sederhana, divestasi saham Freeport terpantau mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Pada 12 Juli 2018, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)/Inalum yang merupakan representasi Pemerintah Indonesia menandatangani Head of Agreemant (HoA) mengenai pokok-pokok kesepakatan divestasi saham dengan Freeport McMoran Inc/FCX.

Meski belum final, penandatanganan HoA tersebut dapat dikatakan telah mencapai kisaran 85% dari seluruh tahapan divestasi. Penandatanganan HoA yang utamanya menyepakati harga divestasi merupakan langkah maju yang cukup strategis. Selama ini, divestasi saham Freeport yang tidak terlaksana sesuai ketentuan Kontrak Karya (KK) diketahui karena terkendala masalah kesepakatan harga.

Meski telah mencapai kemajuan signifikan, berdasarkan pencermatan masih terdapat beberapa konsen atau pertanyaan terhadap pelaksanaan divestasi saham Freeport. Di antaranya: (1) Mengapa harus melakukan divestasi/membeli sekarang, tidak menunggu sampai 2021?; (2) Mengapa membeli participating interest (PI) Rio Tinto, bukan langsung saham Freeport?; (3) Harga divestasi yang telah disepakati tersebut kemahalan atau tidak?

Pertanyaan mengapa proses divestasi tidak menunggu KK Freeport yang akan berahir pada 2021 dilatarbelakangi oleh pemahaman bahwa ketika KK berakhir secara otomatis, wilayah tambang emas di Papua tersebut akan dikembalikan kepada Indonesia secara gratis. Sehingga, biaya divestasi sebesar 3,85 miliar dolar AS tersebut tidak harus dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia.

Secara waktu, KK Freeport yang ditandatangani pada 31 Desember 1991 memang seharusnya berakhir pada 2021 mendatang. Namun, dalam hal ini terdapat perbedaan antara pemerintah dan Freeport di dalam menafsirkan substansi KK. Freeport menafsirkan, mereka berhak mendapatkan perpanjangan KK hingga 2041. Perbedaan tersebut merupakan pangkal permasalahan yang berpotensi akan berakhir di arbitrase. Padahal biaya yang diperlukan untuk berperkara di arbitrase tidak sedikit, dan tidak ada jaminan Indonesia akan memenangkan arbitrase tersebut.

Jika diasumsikan Indonesia menang dalam arbitrase sekalipun, berdasarkan ketentuan KK, Indonesia sesungguhnya juga tidak akan memperoleh tambang emas di Papua tersebut secara gratis. Pemerintah Indonesia tetap harus membeli aset PT FI minimal sebesar nilai buku yang berdasarkan laporan keuangan audited, diestimasi sekitar 6 miliar dolar AS. Pemerintah juga masih harus membeli infrastruktur jaringan listrik di area penambangan yang nilainya lebih dari Rp 2 triliun.

Dapat Dipahami

Pembelian PI dari Rio Tinto (bukan saham) juga tercatat menjadi salah satu perhatian. PI yang notabene bukan saham dinilai tidak sepenuhnya tepat di dalam konteks divestasi saham yang sedang dilakukan pemerintah. Penilaian tersebut dapat dipahami, tetapi jika mencermati historis proses divestasi dan negosiasi dengan Freeport yang cukup alot, langkah pemerintah yang membeli PI tersebut sesungguhnya juga dapat dipahami. Dalam hal ini pemerintah tampak melihat bahwa keinginan Rio Tinto untuk melepas PI merupakan momentum strategis untuk dapat merealisasikan divestasi saham Freeport yang sampai sejauh ini sulit dilaksanakan.

Jika dilihat dari aspek yang lebih luas, pilihan pemerintah membeli PI Rio Tinto pada dasarnya dapat dikatakan cukup strategis. Dari aspek ekonomi, secara relatif biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk membeli PI Rio Tinto lebih murah dibandingkan biaya yang diperlukan untuk membeli saham langsung kepada Freeport. Belum lagi jika mengingat bahwa selama ini sangat sulit untuk memperoleh kesepakatan harga divestasi dari Freeport. Pembelian PI juga tidak perlu dikhawatirkan jika mengingat berdasarkan kesepakatan pembiayaan antara Freeport dan Rio Tinto yang telah disetujui Kementerian ESDM pada April 1996 disepakati bahwa PI Rio Tinto tersebut dapat dikonversi menjadi saham.

Jika kita kilas balik, munculnya PI Rio Tinto sendiri sesungguhnya merupakan bagian dari kebijakan yang telah diambil di masa lalu. Pada 1996, Menteri ESDM pada era Presiden Soeharto saat itu menyetujui skema “ijon” konsesi Grasberg ke Rio Tinto sebagaimana diminta oleh Freeport McMoran (FCX). Skema inilah yang dimaksud dengan Participating Interest (PI). Karena itu, akuisisi hingga 51% PT Freeport Indonesia (PT FI) dengan membeli PI Rio Tinto ini yang akan langsung dikonversi menjadi 40% saham PT FI serta membeli saham tambahan PT FI dari Indocopper yang 100 % dimiliki FCX, merupakan pilihan yang logis.

Jika “ijon” Rio Tinto tidak diselesaikan justru akan memberikan dampak pada berkurangnya pendapatan negara dari deviden karena mulai 2022 Rio Tinto secara otomatis akan mendapatkan 40% hak dari produksi hingga 2041. Sebagai gambaran, jika Freeport memproduksikan 100 ton emas, maka Rio Tinto akan langsung mendapat 40 ton emas. Sementara sisanya, 60 ton baru akan dibagi antara Indonesia dan FCX yang hasil akhirnya akan direpresentasikan dalam deviden.

Kemakmuran Rakyat

Mengenai harga divestasi yang telah disepakati tersebut kemahalan atau tidak, pada dasarnya relatif sulit dijawab dengan pasti, iya atau tidaknya. Hal tersebut karena terdapat kemungkinan bahwa parameter yang digunakan oleh masing-masing pihak di dalam melakukan valuasi harga tidak sepenuhnya sama. Apalagi jika makna penting dari aspek kedaulatan atas penguasaan 51% saham Freeport yang notabene tidak mudah dikuantifikasikan juga termasuk dalam salah satu parameter.

Sebagai gambaran, dengan harga emas saat ini nilai cadangan terbukti emas yang dikelola Freeport di Papua ditaksir sebesar 41 miliar dolar AS. Nilai tersebut belum termasuk potensi-potensi cadangan di blok yang saat ini belum dikelola. Jika dilihat dari aspek bisnis, mengeluarkan biaya investasi sekitar 3,85 miliar dolar AS untuk potensi pendapatan dari nilai cadangan emas 41 miliar dolar AS atau sekitar 1.065 % dari nilai investasi, pada dasarnya cukup logis.

Berdasarkan perkembangannya tersebut, memang tidak keliru jika terdapat penilaian bahwa proses divestasi saham Freeport yang sedang dan telah berjalan saat ini tidak sepenuhnya ideal. Tapi, jika masing-masing dari kita berpegang pada gambar besar dan mengingat bahwa tujuan akhir dari divestasi adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, tentunya akan jauh lebih produktif jika energi yang ada kita gunakan untuk mendorong agar proses divestasi segera terealisasi, daripada untuk mempermasalahkan ketidakidealan prosesnya.

Komaidi Notonegoro

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute

Email: komaidinotonegoro@gmail.com

Koran Sindo: Senin, 4 Desember 2017 – 08:00 WIB

BERSAMAAN dengan kecen­derungan harga minyak dunia yang rendah, pemerintahan Presiden Jokowi tercatat menyesuaikan ke­bijak­­­an harga BBM. Penyesuai­an di­lakukan melalui Perpres Nomor 191/2014 tentang Pe­nyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diundangkan pada 31 Desember 2014.

Perbedaan antara Perpres Nomor 191/2014 dengan regu­lasi sebelumnya (Perpres No­mor 71/2005, Perpres Nomor 22/ 2005, Perpres Nomor 09/2006, Perpres Nomor 45/2009, dan Perpres Nomor 15/2012) adalah pada penentuan jenis BBM yang diatur. Pada regulasi sebelum Perpres 191/2014, bensin RON 88 (Premium) ditetapkan seba­gai jenis BBM tertentu yang di­berikan subsidi oleh pemerin­tah. Pada regulasi ini, tidak lagi.

Pada Perpres 191/2014 jenis BBM yang diatur terbagi men­jadi tiga, BBM tertentu (minyak tanah/kerosene dan minyak solar/gas oil), BBM khusus penugasan (bensin minimal RON 88/Premium), dan BBM umum, yaitu jenis BBM di luar BBM tertentu dan BBM khusus penugasan.

Kebijakan Subsidi

Kebijakan subsidi BBM da­lam Perpres 191/2014 berbeda dengan regulasi sebelumnya. Bensin RON 88 (Premium) dite­tapkan sebagai jenis BBM khu­sus penugasan yang tidak lagi diberi subsidi. Melalui Perpres ini subsidi BBM hanya dialo­kasi­kan untuk BBM jenis mi­nyak tanah dan minyak solar.

Minyak tanah diberi subsidi dengan mekanisme seperti re­gu­lasi sebelumnya, yaitu diberi subsidi per liter yang merupa­kan pengeluaran negara yang dihitung dari selisih kurang antara harga jual eceran per liter minyak tanah setelah dikurangi pajak-pajak dengan harga dasarnya.

Adapun mekanisme subsidi untuk minyak solar diubah menjadi subsidi tetap. Dalam hal ini subsidi diberikan dari selisih kurang harga dasar per liter minyak solar setelah di­tam­bah pajak-pajak sesuai de­ngan ketentuan peraturan per­undang-undangan. Berdasar­kan ketentuan ini, besaran sub­sidi minyak solar dapat diten­tu­kan sejak penyusunan APBN, yaitu perkalian dari volume minyak solar yang disubsidi dan besaran subsidi untuk setiap liternya.

Perpres itu mengatur pe­nyediaan dan pendistribusian BBM tertentu/BBM subsidi oleh badan usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur (BPH Migas). Dalam hal ini BPH Migas berperan melakukan pe­rencanaan volume kebutuhan dan perencanaan penjualan ta­hunan BBM subsidi yang di­usul­kan kepada Menteri ESDM.

Berdasarkan usulan dari Badan Pengatur tersebut, Men­teri ESDM menetapkan peren­canaan volume kebutuhan tahunan dan volume penjualan tahunan BBM subsidi. Pada tahapan selanjutnya, Menteri ESDM menyampaikan kepada Menteri Keuangan perihal pe­netapan perencanaan volume kebutuhan tahunan dan volume penjualan tahunan untuk pe­nyu­sunan perkiraan subsidi BBM tertentu (minyak tanah dan solar) serta proses penye­lesaian sesuai dengan keten­tuan per­aturan perundang-undangan.

Konsekuensi Kebijakan

Perpres 191/2014 yang tidak lagi menetapkan bensin RON 88/Premium yang umumnya dengan volume besar men­jadi BBM subsidi menyebabkan kebijakan subsidi BBM pada era Presiden Jokowi relatif lebih se­derhana. Berdasarkan regulasi ini, Menteri ESDM memiliki kewenangan lebih kuat dalam menetapkan harga BBM subsidi.

Dalam regulasi sebelumnya, Menteri ESDM harus terlebih dahulu mendapatkan pertim­bangan Menteri Keuangan sebelum menetapkan harga BBM. Harga BBM subsidi juga harus mengacu pada hasil ke­sepakatan instansi terkait yang dikoordinasikan Menteri Koor­­dinator Bidang Per­eko­nomian. Sementara melalui Perpres ini tidak demikian.

Penetapan volume dan pe­nyesuaian harga BBM subsidi pada era pemerintahan Presiden Jokowi sering kali tidak perlu melalui pembahasan dengan DPR seperti pada tahun ang­gar­an sebelum-sebelumnya. Pada APBN 2017 misalnya, tercatat tidak ada lagi jumlah volume dan besaran nilai subsidi BBM yang diatur/ditetapkan.

Kondisi tersebut berbeda dengan subsidi BBM pada periode sebelumnya yang mana penetapan volume dan besaran subsidinya tidak ha­nya harus melalui pem­bahas­an, tetapi juga harus atas per­setujuan DPR. Dalam penaikan harga BBM misalnya, jikapun peme­rintah diberikan kewe­nang­an, hal tersebut baru dapat dilaku­kan dengan ketentuan ter­tentu. Misalnya, jika harga mi­nyak mentah Indonesia (ICP) telah mengalami kenaik­an hingga level tertentu atau telah men­capai persentase tertentu dari harga patokan yang ditetapkan.

Meski memberikan dampak positif bagi pemerintah, Per­pres 191/2014 berpotensi mem­berikan konsekuensi keuangan bagi pelaksana penugasan, ter­utama Pertamina, jika peme­rin­tah tidak konsisten melak­sana­kan kebijakan. Pasal 19 Perpres ini menetapkan untuk pertama kali (2015) Pertamina yang di­tugaskan melaksana­kan penye­diaan dan pen­distribusian jenis BBM khusus penugasan.

Wilayah penugasan sendiri meliputi seluruh Wilayah Ne­gara Kesatuan Republik Indo­nesia, kecuali Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi DI Yogyakarta, dan Provinsi Bali. Berdasarkan data, sampai saat ini sebagian besar penye­diaan dan pendistribusian BBM khusus penugasan masih dilak­sanakan Pertamina.

Perlu diketahui, BBM khusus penugasan merupakan BBM (bensin, RON 88) yang di­distri­busikan di wilayah penugasan dan tidak diberi subsidi. Tapi penetapan harganya masih tetap dilakukan pemerintah (Menteri ESDM). Berdasarkan Permen ESDM No.39/2014 ten­tang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah beberapa kali diubah Menteri ESDM pun akan menetapkan harga jual BBM khusus penugasan secara berkala dengan menggunakan formula tertentu.

Semangat dari regulasi ter­sebut pada dasarnya positif, konsisten dengan Konstitusi UUD 1945, agar BBM yang me­rupakan komoditas yang me­nguasai hajat hidup masyarakat luas tetap diatur atau diinter­vensi oleh Negara c.q Peme­rin­tah. Akan tetapi intervensi ke­bijakan harga yang tidak disertai kebijakan subsidi akan mem­beri­kan konsekuensi bagi ke­uan­gan pelaksana penugasan.

Jika reviu dan penetapan harga secara berkala sebagai­mana yang diamanatkan regu­lasi tidak dilaksanakan secara konsisten, sementara di APBN tidak ada lagi alokasi subsidi untuk BBM khusus penugasan, beban subsidi akan bergeser dari pemerintah (APBN) men­jadi beban korporasi yang me­laksanakan penugasan ter­sebut. Kondisi inilah yang sebenarnya terjadi pada saat ini.

Meskipun pelaksana penu­gas­an adalah BUMN (Per­tamina), yang urusannya de­ngan APBN sering disebut kantong kiri dan kanan, kondisi yang terjadi saat ini sesugguhnya tidak baik un­tuk semua. Bagi pemerintah, tidak terbiasa memisahkan de­ngan tegas mana fungsi peme­rintah dan mana fungsi kor­porasi. Sementara bagi Per­tamina, menjadi tidak ter­biasa de­ngan budaya kor­porasi yang harus mencari profit, tum­buh, dan berkem­bang secara profesional.