KOMPAS:22 Februari 2017

JAKARTA, KOMPAS PT Freeport Indonesia seyogianya bisa memahami itikad Pemerintah Indonesia dalam proses negosiasi soal nasib operasi perusahaan tambang tersebut di Papua. Pemerintah sebenarnya sudah cukup kuat memberikan sinyal bahwa operasi perusahaan itu bakal berlanjut sembari harus ada penyesuaian terhadap aturan yang berlaku.

Saya rasa masih ada ruang titik temu antara pemerintah dan Freeport. Sebaiknya, Freeport harus paham sinyal yang diberikan pemerintah bahwa investasi mereka tetap dibutuhkan, tetapi tetap harus menyesuaikan dengan aturan yang berlaku, kata pengajar pada Universitas Trisakti, Jakarta, Pri Agung Rakhmanto, Selasa (21/2), di Jakarta.

Sinyal tersebut, menurut Pri Agung, pengajuan perpanjangan operasi dari semula paling cepat dua tahun sebelum kontrak berakhir menjadi lima tahun sebelum kontrak habis. Artinya, Freeport bisa mengajukan perpanjangan pada tahun ini mengingat masa kontrak perusahaan itu habis pada 2021. Selain itu, mereka juga masih diizinkan untuk mengekspor konsentrat dalam jangka lima tahun ke depan atau sampai 2022.

Namun, pemerintah meminta Freeport harus patuh pada ketentuan yang berlaku, termasuk membangun smelter. Pendapat saya ini berdasarkan asumsi bahwa pemerintah dan Freeport masih sama-sama ingin bekerja sama, ujar Pri Agung.

Berusaha maksimal

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan dalam pernyataan resminya menyatakan, pemerintah tetap akan berusaha maksimal mendukung semua investasi di Indonesia, baik asing maupun nasional tanpa kecuali. Di sektor tambang, pemerintah tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 sebagai turunan dari UU tersebut.

Dalam undang-undang, pemegang kontrak karya (KK) wajib mengolah dan memurnikan mineral di dalam negeri dalam kurun lima tahun sejak undang-undang itu diterbitkan. Faktanya, pemegang KK yang belum bisa memurnikan mineral, kami tawarkan kepada mereka untuk berubah menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) untuk memperoleh izin ekspor konsentrat, kata Jonan.

Sebelumnya, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (20/2), Presiden dan CEO Freeport-McMoran Inc Richard C Adkerson menyatakan sulit menerima syarat-syarat yang diajukan Pemerintah Indonesia. Syarat tersebut adalah mengharuskan Freeport mengubah status operasi dari KK menjadi IUPK dengan tetap berpedoman pada aturan yang berlaku di Indonesia saat ini. Aturan itu, yang kemudian menjadi keberatan bagi Freeport, adalah divestasi saham Freeport sedikitnya 51 persen dan skema pajak yang sesuai aturan berlaku (prevailing).

Freeport menginginkan perubahan status operasi tidak disertai dengan penghapusan hak-hak mereka yang diatur dalam KK, seperti skema pajak yang tetap sampai kontrak berakhir (nail down) dan tetap boleh mengekspor konsentrat hingga batas akhir kontrak. Dengan aturan yang baru saat ini, pemegang KK tidak bisa mengekspor konsentrat tanpa harus mengubah status operasi menjadi IUPK.

Apabila tidak ada jalan keluar, kami punya hak untuk menuntaskan sengketa lewat arbitrase, ucap Richard.

Menyayangkan

Di tempat terpisah, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyayangkan sikap PT Freeport Indonesia untuk merumahkan tenaga kerja menyusul penolakan perusahaan itu terhadap aturan pemerintah. Luhut menyayangkan tindakan PT Freeport Indonesia untuk merumahkan tenaga kerja perusahaan.

Perusahaan seharusnya mengedepankan negosiasi dengan pemerintah untuk menyelesaikan sengketa dan bukan justru merumahkan tenaga kerja. Itu kampungan. Dia (Freeport) punya tanggung jawab terhadap pegawai. Perusahaan yang profesional tidak boleh begitu (merumahkan karyawan), ujarnya.

Ia mengemukakan, Pemerintah Indonesia tidak boleh didikte oleh kepentingan swasta. Semua aturan pemerintah wajib ditaati. Semua aturan dan ketentuan sudah kami berikan. Tidak mungkin dong pemerintah didikte oleh swasta. Enggak bisa, ujar Luhut.

Luhut menambahkan, konsekuensi yang harus dihadapi Freeport Indonesia jika menempuh arbitrase internasional adalah kekalahan di arbitrase. Berdasarkan kontrak karya, operasi tambang Freeport di Papua berakhir tahun 2021 atau bersamaan dengan 50 tahun kontrak perusahaan tersebut. Dengan demikian, kontrak karya perusahaan tidak akan diperpanjang dan bisa diambil alih oleh Indonesia.

Seperti diberitakan, PT Freeport Indonesia menolak syarat yang diajukan pemerintah dan siap menempuh penyelesaian sengketa di Mahkamah Arbitrase Internasional jika tidak ada jalan keluar.

(Kompas, 14 Februari 2017)

Jakarta, Kompas PT Freeport Indonesia tengah berupaya menegosiasi pemerintah terkait perubahan status operasi dari kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus yang dikabulkan. Sejumlah hal yang masih menjadi keberatan Freeport Indonesia adalah tentang kebijakan fiskal dan perpanjangan operasi.

Vice President Corporate Communication Freeport Indonesia Riza Pratama mengatakan, kendati pemerintah sudah mengabulkan perubahan status operasi dari kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK), pihaknya belum bisa serta-merta mengajukan izin ekspor konsentrat ataupun perpanjangan operasi perusahaan. Sebaba, ada ketentuan yang belum bisa disepakati perusahaan, yakni soal perpajakan.

Bagaimana seandainya di tengah operasi perusahaan yang berjalan, tiba-tiba ada perubahan kebijakan menyangkut perpajakan? Itu tentu cukup menyulitkan. Kami masih mencoba bernegosiasi dengan pemerintah mengenai hal ini, kata Riza, Senin (13/2) di Jakarta.

Riza menambahkan, pihaknya menginginkan agar ketentuan-ketentuan yang ada di dalam KK jugas disepakati dalam IUPK. Ketentuan itu adalah skema perpajakan yang tetap atau tidak berubah sampai batas akhir kontrak (nail down), ekspor konsentrat tetap berjalan, dan perpanjangan operasi perusahaan. Sebelum ada kejelasan mengenai hal itu, keputusan pengajuan izin ekspor dan perpanjangan operasi masih dalam pertimbangan.

Untuk sementaram produksi konsentrat perusahaan hanya dipasok ke PT Smelting di Gresik, Jawa Timur, dan belum dapat diekspor. Semoga dalam waktu dekat ada jalan keluar dari masalah in, ujar Riza. Contoh dalam hal ini, ketentuan pembayaran royalti Freeport Indonesia kepada pemerintah seperti yang diatur dalam KK untuk tembaga 3,5 persen, sedangkan emas dan perak masing-masing 1 persen.

Dengan status IUPK, royalti yang dibayarkan naik menjadi 4 persen untuk tembaga, 3,75 persen untuk emas dan 3,25 persen untuk perak. Ketentuan perpajakan dalam KK tidak berubah hingga masa operasi habis, sedangkan dalam IUPK harus menyesuaikan peraturan dan perundangan yang berlaku (prevailing).

Pada jumat (10/2) pekan lalu, pemerintah mengumumkan perubahan status operasi PT Freeport Indonesia yang semula dari KK menjadi IUPK. Pemerintah menilai semua persyaratan menjadi IUPK sudah dipenuhi. Selain Freeport, PT Amman Mineral Nusa Tengggara (Sebelumnya bernama PT Newmont Nusa Tenggara) juga dikabulkan perubahan operasi dari KK menjadi IUPK.

Dengan perubahan tersebut, KK otomatis gugur. Akan tetapi, yang jelas ketentuan dalam IUPK harus diikuti. Kalau prevailling, ya prevailling, ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot, saat ditanya mengenai ketentuan perpajakan dalam skema IUPK.

Upaya Wajar

Mengenai upaya Freeport menegosiasi pemerintah, menurut Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro, wajar. Apalagi, untuk investasi dengan nilai miliaran dollar AS atau trilliunan rupiah, investor tentu membutuhkan kepastian itu menyangkut perpajakan ataupun stabilitas kebijakan.

Perubahan status KK menjadi IUPK menempatkan posisi negara lebih tinggi karena selaku pemberi izin kepada investor. Namun, status tersebut hendaknya tidak membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tidak kondusif bagi iklim investasi. Perlu kebijaksanaan pemerintah dengan tetap berpegang pada prinsip sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, ujar Komaidi.

Masa operasi PT Freeport Indonesia di Papua berakhir pada 2012. Namun, perusahaan itu dapat mengajukan perpanjangan operasi, secepatnya lima tahun sebelum izin operasi berakhir.

Bea Keluar

Pemerintah menerbitkan aturan baru mengenai barang ekspor yang dikenai bea keluar. Kebijakan ini sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 yang merupakan perubahan keempat PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam siaran pers Kementerian Keuangan, bea keluar ekspor barang hasil pengolahan mineral sebesar 0-7,5 persen berdasarkan kemajuan fisik pembangunan smelter. Semakin tinggi kemajuan pembangunan, maka bea keluar semakin rendah, begitu pula sebaliknya.

(Tempo,9 Februari 2017)

TEMPO.CO, Jakarta – Keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengatur impor gas dinilai terlalu terburu-buru. Penasehat Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto khawatir hal itu bisa menghambat pengembangan lapangan gas nasional. “Risiko gas dalam negeri tidak terserap semakin besar, membuat industri hulu bakal tertekan terus,” ujarnya, Rabu 8 Februari 2017.

Kementerian Energi membuka keran impor gas melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2017 tertanggal 27 Januari lalu. Pemerintah mengizinkan impor selama harga gas alam cair (LNG) tidak lebih dari 11,5 persen dari Indonesia Crude Price (ICP).

Tahun lalu, alokasi gas domestik yang tidak terserap mencapai 17 kargo LNG. Menurut Pri Agung, fenomena ini kerap terjadi saban tahun. Jika tidak kunjung mendapat pembeli, pemerintah terpaksa menjual ke pasar spot dengan harga lebih murah.

Pri Agung memprediksi impor justru akan meningkatkan jumlah kargo gas domestik yang tidak terserap. Dampaknya bukan cuma ke lapangan yang berproduksi, tapi lapangan yang pengembangannya tengah direncanakan. Dalam bisnis gas, kelayakan investasi suatu proyek ditentukan oleh seberapa banyak pembeli yang sudah berkomitmen.

Dia mencontohkan pengembangan proyek Blok Masela yang molor, salah satu alasannya karena pembeli gas. Pemerintah menginginkan gas Masela bisa diolah menjadi LNG sebanyak 7,5 ton per tahun (MTPA) dan dalam bentuk gas pipa sebesar 474 juta standar kaki kubik (mmscfd). Sedangkan kontraktor Masela, Inpex, ingin LNG sebanyak 9,5 MTPA dan gas pipa sebesar 150 mmscfd.

Pri Agung juga menilai impor gas tidak menjamin harga murah. Sebab, di kawasan Asia-Pasifik, harga LNG saat ini sebesar US$ 6 per MMBTU (million metric british thermal unit). Jika ditambah dengan biaya transportasi dan regasifikasi, harga bisa mencapai US$ 8-9 dolar per MMBTU. Angka itu tidak jauh berbeda dari rata-rata harga LNG yang dijual di Tanah Air.

Menurut dia, sebelum memutuskan impor, pemerintah selayaknya menyiapkan infrastruktur yang mendukung penyerapan gas, seperti terminal LNG serta fasilitas regasifikasi terapung (FSRU) ataupun darat. Jika masalahnya adalah harga, Kementerian Energi bisa menuntaskan janjinya untuk membenahi tata niaga gas.

Pemerintah memang berencana menata margin transmisi dan distribusi gas, serta membentuk badan penyangga gas untuk jangka panjang. “Juga menertibkan trader gas yang hanya bermodalkan alokasi. Tadinya sudah mengarah ke situ, kok tiba-tiba shortcut impor?”

Direktur Pengadaan PT PLN (Persero) Supangkat Iwan Santoso mengatakan, hingga saat ini, perusahaan belum memerlukan impor gas. Berdasarkan perhitungannya, suplai gas untuk pembangkit diperkirakan akan defisit pada 2020.

Meski begitu, Iwan menilai aturan impor tetap diperlukan jika harga gas domestik melonjak. “Kalau gas development cost terlalu tinggi, ya lebih baik (gas) disimpan saja di dalam bumi,” ujarnya, beberapa waktu lalu.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman menegaskan bahwa impor LNG dibolehkan maksimal 11,5 persen lebih tinggi dari ICP. Jika di pasar internasional tidak ada LNG dengan harga segitu, Jarman meminta PLN legawa menyerap gas domestik. “Peraturan menteri ini memberi opsi, sehingga bisa memilih harga yang wajar,” ucap Jarman.

(Okezone.com, 5 Februari 2017)

JAKARTA – Investasi sektor hulu migas tahun ini diperkirakan akan lebih baik bila dibandingkan dengan 2016 seiring pemangkasan produksi OPEC yang memicu kenaikan harga minyak mentah dunia meski belum atraktif.

Direktur ReforMiners Institute Komaidi Notonegoro memprediksi harga rata-rata minyak dunia berkisar USD50-60 barel hingga akhir 2017. Menurut dia, membaiknya investasi hulu migas ditandai dengan akan dimulainya proyek Indonesia Deepwater Development (IDD) milik perusahaan Amerika Serikat Chevron Pacific Indonesia dan beberapa proyek hulu migas milik PT Pertamina (Persero).

Sementara untuk di luar negeri, proyek pengembangan hulu migas mulai membaik di Amerika Serikat dan Eropa Timur. Kondisinya memang belum atraktif, tapi dari indikatornya memang akan lebih baik dari tahun kemarin. Proyek-proyek di Amerika dan Eropa Timur sudah mulai banyak yang dikerjakan baik proyek lama maupun baru, kata Komaidi.

Dia mengatakan, naiknya harga minyak dunia dan membaiknya investasi di sektor hulu migas akan membuat dana bagi hasil migas juga akan ikut naik. Meski begitu kenaikan DBH migas tidak setinggi di saat harga minyak mencapai level USD100 barel. Komaidi melanjutkan, terdapat dua variabel yang memengaruhi DBH migas, yaitu harga minyak dan volume produksi.

Jika kombinasi ini menurun semua, DBH migas juga akan relatif kecil. Tapi kalau harga minyak naik, tahun ini akan lebih baik daripada tahun lalu, ujarnya. Proyeksi akan naiknya harga minyak mentah dunia pada 2017 ini tentu merupakan kabar gembira bagi daerah, terutama terkait besaran DBH dan potensi investasi.

Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah daerah penghasil minyak dan gas bumi di Indonesia sangat merasakan dampak rendahnya harga minyak dunia. Turunnya pendapatan negara membuat pendapatan daerah dari DBH migas juga menurun. Kami sangat terpukul dengan penurunan harga minyak. Beberapa tahun terakhir dana bagi hasil migas Bojonegoro dari Blok Cepu terus berkurang, ujar Bupati Bojonegoro Suyoto.

Produksi minyak Blok Cepu mengalami puncak produksi hingga mencapai 205.000 barel per hari. Namun kenaikan produksi belum tentu meningkatkan DBH migas karena dibayangi dengan turunnya harga minyak mentah dunia. Pada 2015, realisasi DBH bagi Bojonegoro hanya Rp600 miliar dari target Rp2,5 triliun.

Sementara pada 2016, perolehan DBH Bojonegoro hanya Rp600 miliar-700miliardari targetRp1,4triliun. Menurut Suyoto, dengan kondisi ini, daerah tak bisa lagi mengandalkan DBH migas untuk APBD. Itu lantaran DBH sangat dipengaruhi fluktuasi harga minyak mentah dunia.

Daerah harus punya alternatif lain untuk meningkatkan pendapatan, ujarnya. Dia mengatakan, manfaat prioritas dari DBH migas harus direalisasi terlebih dahulu guna menghindari mental pesta pora daerah penerima. DBH migas Bojonegoro diprioritaskan untuk pengembangan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur daerah, dan investasi sektor keuangan.

Pengembangan SDM contohnya meningkatkan program beasiswa, membangun infrastruktur yang relevan, dan memberdayakan perdesaan mandiri. Kalau tidak diprioritaskan begitu, kita akan bermental korup dan boros. Kalau mental seperti ini dipelihara berbahaya karena begitu harga minyak jatuh, kita kandas, tegasnya.

DBH migas Bojonegoro dibagi berdasarkan kontrak bagi hasil (production sharing contract /PSC). Pemerintah mendapatkan 85% dan kontraktor mendapatkan 15%. Daerah mendapat DBH 6% dari 85% hasil PSC.

Suyoto berharap, pada 2017 ini investasi hulu migas lebih bergairah karena harga minyak lebih baik seiring pemangkasan produksi oleh negara-negara anggota OPEC. Terlebih harga minyak rata-rata diprediksi USD50-60 per barel. (Nanang Wijayanto/Koran Sindo