Prioritas Listrik dan BBM

KOMPAS.com;15 Oktober 2014

Kebijakan energi di bidang bahan bakar minyak dan listrik harus menjadi prioritas utama bagi pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Tenaga listrik dibutuhkan untuk mendorong percepatan infrastruktur. Pengalihan subsidi BBM juga dapat menyehatkan fiskal negara.

Elpiji Jadi Beban Baru APBN

KOMPAS.com: 09 Oktober 2014

Anggaran subsidi elpiji 3 Kilogram pada 2015 mencapai Rp.55,12 triliun. dibandingkan dengan tahun 2013, alokasinya meningkat hampir 80 persen. tanpa reformasi struktur subsidi, anggaran elpiji dikhawatirkan akan menggelembung sehingga menjadi beban baru dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Sejak awal sudah kami ingatkan bahwa kalau tidak dibuat distribusi tertutup, elpiji 3 kilogram akan menjadi subsidi BBM jilid II. Perlahan-lahan subsidinya pasti membengkak. Sekarang saja sudah besar, kata pendiri ReforMiner Institute, Pri Agung Rakhmanto, di Jakarta, Rabu (8/10).

Menurut Pri, distribusi terbuka sebagaimana berjalan selama ini membuka, potensi penyelewengan. Oleh karena itu,distribusi elpiji 3 kilogram harus dilakukan tertutup dan dibatasi jumlahnya, misalnya dengan mekanisme kartu.

Bedasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas, elpiji 3 kg hanya untuk rumah tangga dengan belanja bulanan maksimal Rp 1,5 juta dan usaha mikro. Ukuran usaha mikro adalah usaha yang modalnya kurang dan Rp 50 juta dan omzetnya kurang dan Rp 300 juta per tahun.

Usaha menutup kerugian

Distribusi tertutup itu erat kaitannya dengan usaha PT. Pertamina menutup kerugian akibat penjualan elpiji 12 kg. PT. Pertamina memiliki peta jalan kenaikan harga elpiji 12 kg sampai menuju harga ke ekonomian pada 2016. Kenaikan direncanakan dilakukan dua kali setahun, yakni awal dan pertengahan tahun.

Usaha tersebut tidak akan banyak berarti karena sedikit banyak akan ada migrasi dari elpiji 12 kg ke elpiji 3 kg. Dengan demikian, usaha menutup kerugian dipenjualan elpiji 12 kg akan berganti menjadi membengkaknya subsidi elpiji 3kg.

Lebih jauh lagi, subsidi apa pun idealnya tidak pada barang jadi, paling baik adalah pemerintah menyubsidi orang, bukan barang. kalau ini diberlakukan, elpiji 3 kg tidak disubsidi lagi. Namun, masyarakat miskin harus disubsidi langsung. Ini jalan paling ideal, kata Pri.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015, subsidi elpiji 3 kg tahun 2015 dialokasikan Rp 55,12 triliun. Sementara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), realisasi anggaran subsidi elpiji tahun 2013 adalah Rp 30,9 triliun. Artinya, anggaran subsidi elpiji 3 kg pada 2015 naik 78,38 persen.

Kian bebani APBN

Direktur Perdagangan dan Niaga PT Pertamina Hanung Budya menyatakan, elpiji 3 kg harus menjadi perhatian semua pihak Subsidi terus menggelembung sehingga kian membebani APBN. Jika tidak dikelola dengan baik, jangan kaget jika subsidi elpiji 3 kg jadi beban baru. Harga ke ekonomian elpiji 3 kg Rp 12.000 per kg, sementara harga jualnya Rp 4.250 per kg. Ini sudah termasuk PPN. Jadi, subsidinya sekitar Rp 8.000 per kg, ujarnya.

Konsumsi elpiji tahun ini 5,01 juta metrik ton atau Rp 40 triliun. Tahun 2015 diperkirakan 5,76 juta metrik ton atau Rp 55 triliun

 

Urgensi Kelembagaan SKK Migas
Pri Agung Rakhmanto ;
Dosen FTKE Universitas Trisakti, Pendiri ReforMiner Institute
Investor Daily; Senin 06 Oktober 2014

Lifting Sulit Naik Tanpa Kejelasan SKK Migas

Investor Daily:30 September 2014

JAKARTA – Target lifting minyak 900 ribu barel per hari (bph) dan gas 1,24 juta barel setara minyak per hari pada 2015 sulit dicapai selama status Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) tidak jelas