Studi ReforMiner menemukan bahwa dalam kurun sepuluh tahun terakhir (2001-2010), kebutuhan atau konsumsi minyak dan gas bumi dunia terus meningkat. Dalam kurun waktu tersebut konsumsi minyak dunia rata-rata meningkat sebesar 1,38 % per tahun. Sedangkan konsumsi gas bumi rata-rata meningkat sebesar 2,90 % per tahun. Sementara itu, pada kurun waktu yang sama konsumsi minyak Indonesia rata-rata meningkat sebesar 1,35 % per tahun. Sedangkan konsumsi gas bumi Indonesia rata-rata meningkat sebesar 3,14 % per tahun.

Berdasarkan data yang ada, peningkatan konsumsi minyak dunia tersebut didorong oleh meningkatnya konsumsi negara-negara yang berada di kawasan Amerika Selatan, Amerika Tengah, Timur Tengah, Afrika, dan Asia Pasifik. Sedangkan peningkatan konsumsi gas bumi didorong oleh peningkatan konsumsi hampir semua negara di seluruh kawasan dunia. Namun demikian, seperti halnya dalam konsumsi minyak, pendorong utama konsumsi gas bumi adalah negara-negara yang berada di kawasan Amerika Selatan, Amerika Tengah, Timur Tengah, Afrika, dan Asia Pasifik.

Sebagai upaya memenuhi permintaan yang terus meningkat tersebut, beberapa kawasan di dunia meningkatkan kemampuan cadangan dan produksi minyak dan gas bumi. Dalam sepuluh tahun terakhir, cadangan minyak bumi negara-negara di kawasan Amerika Selatan, Amerika Tengah, Timur Tengah, Afrika, dan Asia Pasifik, rata-rata meningkat sebesar 3,67 % per tahun. Sedangkan produksi minyak di kawasan tersebut rata-rata meningkat sebesar 1,34 % per tahun. Kondisi yang berbeda terjadi di Indonesia, pada kurun waktu yang sama kemampuan cadangan dan produksi minyak Indonesia justru mengalami penurunan masing-masing sebesar 1,80 % dan 3,65 % per tahun.

Sementara itu, dalam kurun waktu yang sama, cadangan dan produksi gas bumi seluruh kawasan di dunia terus meningkat. Dalam kurun waktu tersebut cadangan gas bumi dunia rata-rata meningkat sebesar 1,18 % per tahun. Peningkatan cadangan tersebut juga disertai dengan peningkatan produksi gas bumi dunia rata-rata sebesar 2,89 % per tahun. Kondisi yang relatif sama juga terjadi di Indonesia, pada kurun waktu yang sama cadangan dan produksi gas bumi Indonesia juga meningkat, bahkan rata-rata di atas peningkatan kemampuan cadangan dan produksi gas dunia. Pada kurun 2001 – 2010, peningkatan cadangan dan produksi gas bumi Indonesia masing-masing sebesar 2,09 % dan 3,08 % per tahun.

Peningkatan cadangan minyak dan gas bumi dunia tidak terlepas dari aktivitas investasi hulu migas yang juga terus meningkat. Berdasarkan data yang ada, investasi eksplorasi dan produksi hulu migas global dalam 5 (lima) tahun terakhir (2006-2010) rata-rata meningkat sebesar 14,47 % per tahun. Dalam kurun waktu yang sama investasi hulu migas oleh major oil companies juga meningkat. Investasi hulu migas oleh major oil companies (BP, ExxonMobil, Total, Royal Dutch/Shell, Chevron) dalam kurun waktu tesebut rata-rata meningkat sebesar 10,93 % per tahun.

Selama kurun waktu tersebut, porsi investasi hulu migas major oil companies rata-rata sekitar 78,27 % terhadap total investasi yang dilakukan. Pada periode yang sama, investasi hulu migas di Indonesia juga meningkat. Dari data yang ada, investasi hulu migas pada kurun waktu tersebut meningkat rata-rata sebesar 12,99 % per tahun. Investasi hulu migas tersebut terdiri atas investasi eksplorasi, pengembangan, dan produksi, yang masing-masing meningkat sebesar 8,24 %; 10,77 %; dan 14, 97 % per tahun. Dari data tersebut diketahui bahwa investasi hulu migas di Indonesia masih lebih berfokus pada kegiatan produksi. Itu jika melihat pertumbuhan investasi eksplorasi yang lebih rendah dan porsi investasi eksplorasi hulu migas yang rata-rata hanya sekitar 5,44 % terhadap total investasi hulu migas. Investasi hulu migas di Indonesia dalam kurun waktu tersebut rata-rata baru sekitar 2,56 % terhadap total investasi eksplorasi dan produksi migas global.

Perkembangan dan pola investasi hulu migas global yang dilakukan oleh major oil companies maupun oleh perusahaan minyak dan gas bumi yang lain, terepresentasikan dalam jumlah sumur migas aktif atau sumur migas yang berproduksi. Seperti halnya pola investasi hulu migas, jumlah sumur migas yang berproduksi pada kurun waktu 2006 – 2008 juga terus meningkat. Mengikuti pola realisasi investasi hulu migas, jumlah sumur migas yang berproduksi pada tahun 2009 juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode 2008. Selanjutnya, pada periode 2010, jumlah sumur migas yang berproduksi meningkat kembali jika dibandingkan dengan periode 2009. Itu juga linier dengan pola realisasi investasi hulu migas yang pada periode tersebut juga meningkat.

Data yang ada menunjukkan bahwa cadangan minyak dunia hingga akhir 2010, lebih banyak didominasi oleh negara-negara yang berada di kawasan Timur Tengah, Amerika Selatan dan Amerika Tengah, Eropa dan Eurasia, dan Afrika. Porsi cadangan minyak bumi di kawasan tersebut masing-masing sebesar 54,40 %; 17,31 %; 10,10 %; dan 9,55 %, terhadap total cadangan minyak dunia. Sedangkan untuk produksi minyak, sebagian besar didominasi oleh negara-negara di kawasan Timur Tengah, Eropa dan Eurasia, Amerika Utara, Afrika, dan Asia Pasifik. Porsi produksi minyak yang dilakukan oleh kawasan tersebut masing-masing sebesar 30,27 %; 21,80 %; 16,56 %; 12,22 %; dan 10,21 %, terhadap total produksi minyak dunia.

Berbeda dengan cadangan dan produksi minyak yang sebagian besar didominasi oleh negara-negara di kawasan yang relatif sama, konsumsi minyak dunia justru didominasi oleh negara-negara yang memiliki tingkat cadangan dan produksi minyak yang relatif tidak begitu besar. Berdasarkan data yang ada, konsumsi minyak bumi sebagian besar dilakukan oleh negara-negara yang berada di kawasan Asia Pasifik, Amerika Utara, dan Eropa dan Eurasia. Porsi konsumsi minyak yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di kawasan tersebut masing-masing sekitar 31,47 %; 25,81 %; dan 22,91 %, terhadap total konsumsi minyak dunia pada kurun waktu 2001-2010.

Sementara itu, berdasarkan kemampuan produksi dan tingkat konsumsi yang dilakukan, beberapa kawasan di dunia mengalami defisit konsumsi minyak. Beberapa kawasan dunia seperti Asia Pasifik (termasuk Indonesia), Amerika Utara, dan Eropa dan Eurasia, mengalami defisit konsumsi minyak masing-masing sebesar 21,26 %; 9,25 %; dan 1,11 %. Itu dikarenakan porsi konsumsi minyak di kawasan tersebut telah melampaui kemampuan produksinya. Sementara untuk kawasan Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Selatan dan Amerika Tengah, mengalami surplus minyak masing-masing sebesar 21,32 %; 8,36 %; dan 1,94 %. Itu dikarenakan kemampuan produksi minyak di kawasan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat konsumsi atau kebutuhannya.

Mengacu pada kondisi peta cadangan, produksi, dan konsumsi migas dunia, Indonesia perlu merumuskan perencanaan yang strategis mengenai bagaimana pemenuhan pasokan energi (khususnya) migas untuk kini dan mendatang. Berdasarkan pertimbangan keberlanjutan (cadangan) dan biaya pengadaan (jarak lokasi), negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika, berpotensi menjadi pilihan utama jika Indonesia akan melakukan ekspansi usaha pengusahaan dan pengembangan migas. Mengingat telah semakin berkuranganya kemampuan cadangan dan produksi migas nasional, upaya pengembangan dan pengusahaan migas ke wilayah atau negara lain harus segera dirumuskan dan diimplementasikan.

ReforMiner mengidentifikasi bahwa pemerintah memproyeksikan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) nasional pada tahun 2030 diperkirakan mencapai sekitar 800,24 juta barel atau setara dengan 127,23 juta KL per tahun. Proyeksi tersebut didasarkan atas beberapa asumsi yang diantaranya: pertumbuhan penduduk rata-rata 1,05 % per tahun, pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,5 % per tahun, discount rate 12 %, program konversi minyak tanah ke LPG berjalan lancar, program 10.000 MW selesai tepat waktu, dan kebutuhan BBM (tidak termasuk biofuel) meningkat rata-rata 3,18 % per tahun. Jika realisasi dari masing-masing variabel melebihi asumsi yang ditetapkan, kebutuhan BBM nasional akan lebih tinggi dari proyeksi pemerintah tersebut.

Dalam memproyeksikan kebutuhan BBM nasional, pemerintah menggunakan 4 (empat) asumsi kebutuhan pembangunan kilang. Diantaranya: (1) skenario dasar (hanya mempertimbangkan kapasitas kilang saat ini (existing) tanpa melakukan tambahan kapasitas; (2) skenario proyek (mempertimbangkan kilang existing dan kilang proyek (proyek Kilang Banten dan Kilang Tuban dengan kapasitas masing-masing 300 MBSD); (3) skenario upgrading (mempertimbangkan kilang existing, kilang proyek (Kilang Banten dan Kilang Tuban), dan beberapa proyek upgrading (Kilang Balikpapan sebesar 50 MBSD dan Kilang Cilacap sebesar 62 MBSD); dan (4) skenario gabungan (mempertimbangkan kapasitas kilang existing, proyek Kilang Banten dan Tuban, proyek upgrading (Kilang Balikpapan dan Kilang Cilacap), dan tambahan kilang minyak baru. Mengacu pada skenario dasar, skenario proyek, sekenario upgrading, dan sekenario gabungan, disebutkan bahwa kebutuhan impor BBM pada tahun 2030 masing-masing mencapai 71,8 %, 54 %, 51 %, dan 3 % dari total kebutuhan BBM nasional.

Berdasarkan kajian tersebut, jika tanpa adanya pembangunan kilang baru, pemenuhan kebutuhan BBM nasional akan tergantung dari impor. Dari sejumlah skenario, jika tanpa adanya pembangunan kilang baru, minimal 51 % kebutuhan BBM nasional harus dipenuhi dari impor. Hal ini berpotensi memberikan tekanan terhadap stabilitas fiskal (APBN) dan stabilitas moneter akibat kebutuhan devisa impor yang besar. Dalam konteks ini membangun kilang domestik yang baru menjadi penting, bahkan menjadi suatu keharusan. Terlebih jika mengacu pada kebutuhan BBM nasional saat ini telah mencapai sekitar 1,2 – 1,4 juta barel per hari, sementara kapasitas kilang Pertamina baru sekitar 1,058 juta barel per hari.

Dari Identifikasi yang dilakukan, pembangunan dan pengembangan kilang nasional mendesak untuk segera dilakukan. Beberapa pertimbangan yang menuntut untuk itu diantaranya: (1) kebutuhan BBM nasional yang terus meningkat; (2) kapasitas kilang yang ada masih di bawah kebutuhan BBM nasional; (3) usia sebagian kilang yang ada sudah relatif tua (kurang efisien); (4) tidak semua produk minyak domestik dapat diolah di kilang yang ada saat ini; (5) upaya mengintegrasikan sektor hulu dan hilir migas; dan (6) keinginan pemerintah (otoritas moneter) untuk menghemat devisa impor, termasuk devisa impor BBM.

Bertolak pada masih terbatasnya kemampuan APBN dan penanaman modal dalam negeri (PMDN), perkembangan investasi nasional (termasuk untuk membangun kilang) cukup tergantung dengan penamaman modal asing (PMA/FDI). Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi dari 24 sektor (tidak termasuk investasi sektor migas, perbankan, dan lembaga keuangan non bank) di tahun 2011 yang nilainya sebesar Rp 246,97 triliun, sebesar Rp 170,97 triliun atau sekitar 69,23 % merupakan PMA dan Rp 76 triliun atau 30,77 % merupakan PMDN. Dari data yang ada tersebut, sangat jelas bahwa kondisi investasi nasional saat ini tergantung terhadap investasi asing. Karena itu, diperlukan langkah-langkah dan desain kebijakan yang menarik agar PMA mau berinvestasi dalam pembangunan dan pengembangan kilang nasional. Tanpa kebijakan dan insentif yang menarik, tentunya investor akan lebih memilih untuk berinvestasi di negara-negara yang memberikan insentif dan kemudahan investasi.

Studi ReforMiner mengidentifikasi bahwa defisit gas nasional di beberapa wilayah tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur, tapi juga oleh menurunnya kemampuan produksi dari lapangan gas yang ada (existing). Di sisi lain, ketersediaan cadangan terbukti (proven reserves) ,dan proven reserves yang ada dan on stream sudah dialokasikan untuk ekspor. Sementara proven reserves yang tidak/belum dialokasikan untuk ekspor belum jelas kepastian rencana pengembangannya.

Selain itu ditemukan masih terdapat beberapa kebijakan mendasar yang kontradiktif dan bersifat parsial, misalnya di satu pihak menghimbau para produsen gas untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan domestik, tetapi di sisi lain tetap mempertahankan struktur harga gas domestik yang tidak sehat. Adanya semacam pembiarana atas kondisi dimana salah satu pelaku kunci dalam pasar gas domestik mendapatkan manfaat ekonomi terbesar dari spread harga yang terlalu besar dan merugikan kepentingan industri konsumen gas, adalah salah satu bentuk inkonsistensi kebijakan yang ada. Kebijakan yang tidak konsisten ini menyebabkan kredibilitas dan posisi tawarnya pemerintah dalam mengarahkan pengelolaan gas nasional menjadi lemah. Peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama UU 22/2001 tentang Migas memiliki beberapa kelemahan (loophole) mendasar dalam hal pengaturan pengelolaan gas di sisi hilir. Hal ini dapat menjadi salah satu faktor yang menghambat upaya pembenahan struktur pasar gas domestik ke arah yang lebih sehat.

Dari sejumlah identifikasi permasalahan tersebut, Perlu dilakukan revisi dan penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan bidang gas, khususnya UU No. 22/2001 dan peraturan pelaksana di bawahnya. Pengaturan pengelolaan dan pengembangan gas di sektor hilir perlu dijabarkan secara lebih spesifik.

Selain itu, diperlukan intervensi lebih nyata dari pemerintah, khususnya Kementerian ESDM sebagai kementerian teknis yang terkait langsung dengan pengelolaan sektor migas, dalam penentuan dan pengaturan pengembangan gas domestik. Termasuk di dalamnya adalah intervensi dalam penentuan dan penetapan harga. Harga gas domestik, khususnya harga gas di kepala sumur, hendaknya setara/mengacu pada harga gas di pasar internasional

Sinergi dan koordinasi Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, BP Migas, BPH Migas, BUMN Migas juga diperlukan dalam merombak struktur pasar dan harga gas domestik yang lebih sehat. Peran dan kewenangan Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi yang membawahi sektor ESDM perlu lebih dipertegas dan dituangkan dalam payung hukum yang jelas dan mengikat.

Pemerintah juga harus dapat mengarahkan dan mensinergikan BUMN Migas agar tidak berjalan sendiri-sendiri. BUMN harus rela menjadi bagian dari solusi dan pemerintah harus lebih kreatif untuk merealisaikan itu dengan menjembataninya (tidak kaku dalam hal deviden, memberikan insentif fiskal, profit bukan ukuran utama, dsb).

Sebagai langkah konkrtit, pemerintah perlu harus rencana pengembangan lapangan-lapangan gas (proven reserves) yang ada dan pengembangan infrastrukturnya yang lebih konkrit dalam kaitan dengan pemenuhan kebutuhan gas domestik, tidak hanya sekadar kompilasi dari rencana KKKS dan BUMN yang cenderung masih berjalan sendiri-sendiri. Perencanaan tersebut hendaknya dituangkan ke dalam suatu payung hukum yang bersifat mengikat untuk dilaksanakan, dan sekaligus menjadi ukuran kinerja bagi institusi pemerintah terkait.