Rapuhnya Ketahanan Energi
Pri Agung Rakhmanto
Dosen FTKE Universitas Trisakti; Pendiri ReforMiner Institute
Kompas, Jumat, 29 November 2013

dpr-mengesahkan-undang-undang-perdagangan-setelah-68-tahun-pemerintah-indonesia-_140211134814-296
Kemauan Politik Pemerintah Lemah

Kompas,25 November 2013

Jakarta- Komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional dinilai lemah. Hal ini ditandai lambatnya pengambilan keputusan mengenai insentif bagi investor yang hendak membangun kilang.

Wakil Direktor Eksekutif lembaga Kajian Ekonomi dan Pertambangan (RefoMiner Institute) Komaidi Notonegoro mengemukakan hal itu, pekan lalu, di Jakarta.

Menurut Komaidi, pemerintah harus segera mengambil keputusan apakah akan membangun kilang dengan APBN atau melalui bekerja sama dengan pihak asing. Pembangunan kilang perlu segera dieksekusi. Ini jauh lebih baik dibandingkan dengan sekedar berwacana, ujarnya. Pemerintah juga perlu menetapkan syarat dan ketentuan yang paling baik dalam lelang mencari investor untuk membangun kilang bahan bakar minyak.

Sejauh ini, investor sudah jelas menyatakan permintaan sejumlah insentif. Akan tetapi, insentif apa saja yang akan diberikan tidak kunjung diputuskan pemerintah. Soal insentif itu, kan, wajar kalau ditanyakan investor. Kalau pemerintah tidak segera menjawab, maka akan pindah untuk berinvestasi ke pihak lain, ujarnya.

Alokasi di APBN

Jika permintaan mengenai insentif dari infestor terlalu memberatkan, pemerintah semestinya segera mengalokasikan anggaran pembangunan kilang dalam APBN. Kalau tidak mau kerja sama dengan pihak asing atau swasta nasional, maka harus dianggarkan dalam APBN, dan dituangkan dalam mata anggaran APBN. Ini perlu ada kemauan politik dari pemerintah dan parlemen, kata dia, menegaskan.

Jika pembangunan kilang terus tertunda, hal itu akan mempengaruhi pada ketahanan energi nasional. Kalaupun sekarang dibangun, kilang baru beroperasi 3-4 tahun ke depan, karena pengerjaan konstruksinya butuh waktu 2-3 tahun, lalu perlu persiapan dan pasokan minyak. Jadi kalau dibangun sekarang, baru dinikmati tahun 2018, ujarnya.

Padahal pembangunan kilang itu penting untuk mengurangi ketergantungan impor produk bahan bakar minyak. Dari pada impor BBM, kan, lebih baik mengimpor minyak mentah. Kalau ada selisih margin maka bisa meminimalkan defisit transaksi perdagangan, ujarnya.

Kapasitas kilang BBM Milik Pertamina Saat ini 1 juta barrel per hari (bph). Dengan kebutuhan BBM mencapai 1,5 juta bph. Maka perlu kapasitas kilang 2 juta bph, karena kapasitas produksi kilang yang ada saat ini hanya 75-80 persen karena sudah tua. Sebagai pebandingan, kapasitas produksi kilang di AS dan Eropa rata-rata 85 persen karena kilang mereka tergolong baru.

Dengan kondisi itu, maka perlu penambahan 3-4 kilang dengan kapasitas masing-masing 300.000 barel per hari.

Sebelumnya pemerintah kembali menegaskan akan mendanai pembangunan satu kilang dengan memakai dana dari APBN. Pembangunan kilang tersebut memakan biaya Rp 90 triliun dan ditargetkan rampung 2018. Untuk dua kilang lagi, akan dibangun dengan skema kerja sama pemerintah dan swasta (KPS).

Direktor Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral A Edi Hermatoro, dalam situs Derektoran Jenderal Migas Kementerian ESDM, menegaskan, studi kelayakan kilang dilakukan PT Pertamina, dan pemerintah yang akan mendanai. Studi kelayakan itu dilakukan Pertamina karena perusahaan itu yang akan mengoperasikan kilang.