KOMPAS, 14 Mei 2012
Penulis : Pri Agung Rakhmanto
Dosen Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti; Pendiri ReforMiner Institute
Pekan lalu, 3 Mei 2012, pemerintah akhirnya memutuskan menunda penerapan kebijakan pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi bagi kendaraan pribadi untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
Sebagai penggantinya, pemerintah mengeluarkan lima kebijakan yang diklaim sebagai langkah-langkah untuk mengendalikan kuota volume BBM subsidi. Pertama, melarang kendaraan dinas pemerintah, BUMN, dan BUMD mengonsumsi BBM subsidi. Kedua, akan mengeluarkan peraturan yang melarang kendaraan di industri pertambangan dan perkebunan mengonsumsi BBM subsidi.
Ketiga, menjalankan konversi BBM ke BBG. Keempat, melarang PLN membangun pembangkit listrik baru berbasis BBM. Kelima, menghemat penggunaan listrik dan air di gedung-gedung pemerintah.
Rista Rama Dhany – detikFinance
Jumat, 04/05/2012 10:56 WIB
Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah mengeluarkan 5 (lima) aturan penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik. Hal tersebut dinilai hanya bersifat normatif dan simbolik tanpa adanya larangan. Langkah SBY ini menuai kritik keras dimana aturan penghematan ini tidak akan mampu menahan 'jebolnya' APBN.
"5 aturan itu simbolik karena hampir tidak ada yang baru dari aturan tersebut, dan efek penghematannya paling kurang dari 1%, menentramkan sesuatu, karena tensi politik dan dimasyarakat masih tinggi dari rencana kenaikan harga BBM dan wacana pembatasan BBM yang dilempar ke publik namun tidak mampu dilaksanakan," ungkap Direktur Reforminer Institute Pri Agung kepada detikFinance, Jumat (4/5/2012).
Nur Farida Ahniar; Jum'at, 4 Mei 2012, 09:06 WIB
"Sudah lewat semua, sudah tidak ada alternatif lagi,"
VIVAnews- Pemerintah sudah tidak memiliki cara lagi untuk menyelamatkan anggaran akibat batalnya pembatasan BBM dan kenaikan harga BBM. Pemerintah lebih baik bersiap menyusun APBN-Perubahan jilid II.
"Sudah lewat semua, sudah tidak ada alternatif lagi," ujar Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Pri Agung Rakhmanto saat dihubungi VIVAnews, Jumat 4 Mei 2012.
Menurutnya untuk menyelamatkan APBN tahun ini hanya menyiapkan perubahan APBN kembali. Pasalnya dalam APBN-P angka yang digunakan sudah mempertimbangkan kenaikan harga BBM. "Namun kan ada akrobat politik seperti itu. Anggarannya asumsinya kenaikan BBM, tapi dalam praktiknya sulit. Alokasi anggaran sudah tidak ada, jadi ya penyelesaiannya mengubah APBN lagi sebetulnya," ujarnya.
MEDIA INDONESIA :: 27 April 2012
Author : Komaidi Notonegoro Wakil Direktur Reforminer Institute
SETIAP kali terjadi gejolak atau kenaikan harga minyak di pasar internasional, pemerintah hampir selalu bingung mencari format kebijakan yang ideal untuk merespons gejolak harga tersebut. Itu karena desain kebijakan energi nasional dan kebijakan anggaran memiliki ketergantungan yang besar terhadap sektor migas, khususnya minyak. Berdasarkan data yang ada, porsi konsumsi BBM dalam 10 tahun terakhir rata-rata masih sebesar 58,61% terhadap total konsumsi energi final nasional. Dalam konteks anggaran, meski telah mengalami penurunan, kontribusi penerimaan migas masih sekitar 25%35% terhadap total penerimaan APBN.
Dalam konteks minyak bumi, Indonesia sesungguhnya telah memasuki fase untuk lebih berhati-hati. Berdasarkan data yang ada, cadangan minyak kita saat ini terbukti hanya tinggal 4,3 miliar barel. Artinya, dengan jumlah penduduk yang telah mencapai 237 juta jiwa, cadangan minyak kita hanya sekitar 18 barel per kapita.
Dengan tingkat produksi saat ini, cadangan tersebut akan habis dalam kurun maksimal 12 tahun mendatang. Karena itu, jika bauran energi nasional masih menggunakan pola yang lama, yaitu bergantung pada konsumsi BBM, praktis pemenuhan energi nasional pada 12 tahun mendatang akan tergantung impor, khususnya impor BBM.