Perkembangan Distribusi Cost Recovery Migas Indonesia                                     

Perkembangan cost Recovery Minyak Indonesia dan Harga Minyak Dunia

 

SELENGKAPNYA

                Perkembangan Cadangan Migas Terbukti

  

                  Perkembangan Lifting Minyak Indonesia

SELENGKAPNYA

            Perkembangan Anggaran Sektor ESDM 

         Perkembangan Anggaran Subsidi Energi dan Belanja        Infrastruktur

SELENGKAPNYA

    Perbandingan Biaya Bahan Bakar Produksi Listrik (Rp/Kwh)

Komposisi Pembangkit Listrik 35.5 GW+7.4 GW (2015-2019)

SELENGKAPNYA

Harga Solar di Pasar Amerika

     Harga Premium di Pasar Amerika

Chat With Admin

KOMPAS;Sabtu, 20 Agustus 2016

JAKARTA, KOMPAS – Presiden Joko Widodo bisa menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sebagai solusi atas kebuntuan investasi di sektor energi. Hal itu perlu dilakukan karena revisi Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta UU No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara belum jelas.

Demikian dikemukakan pengamat energi dari Universitas Trisakti, Jakarta, Pri Agung Rakhmanto, dan Ketua Indonesian Mining Institute Irwandy Arif, secara terpisah, Jumat (19/8), di Jakarta. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) diharapkan dapat menggantikan UU No 22/2001 tentang Minyak dan Gas bumi serta UU No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Read more...

Liputan6.com: Kamis, 18 Agustus 2016

 

Liputan6.com, Jakarta Indonesia belum memiliki kilang baru sejak 20 tahun lalu. Salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah dalam jangka pendek dengan membangun kilang mini di tengah laut. Pemerintah berencana membangun kilang mini di laut Natuna.

Pengamat Energi Priagung Ra‎khmanto mengatakan, pengembangan kilang mini di tengah laut bisa dijadikan terobosan pemerintah untuk merealisasikan keinginan Presiden Joko Widodo adanya pengembangan sektor migas di wilayah Natuna.

 

Read more...

KOMPAS15 Agustus 2016

JAKARTA, KOMPAS- Rencana penggabungan dua perusahaan, yakni PT Pertamina Gas dengan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, diyakini dapat menciptakan efisiensi. Saat ini pemerintah sedang menyiapkan payung hukum terkait rencana penggabungan tersebut.

Selain efisiensi, juga ada berbagai dampak positif lain yang akan dirasakan pasca penggabungan tersebut. Oleh karena itu, penggabungan Pertamina Gas dan Perusahaan Gas Negara (PGN) diharapkan bisa terealisasi Secepatnya.

Read more...

Sindonews.com, 14 Agustus 2016

JAKARTA - PT Pertamina melalui anak usaha, PT Pertagas dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN sama-sama memiliki bisnis penjualan gas. Siapa yang menjual lebih mahal?

Direktur Eksekutif ReforMiner Komaidi Notonegoro mengungkapkan, bila dibandingkan harga jual gas PGN lebih mahal dari Pertamina. Namun, jika keduanya bersinergi (holding BUMN migas) maka harga gas akan lebih murah.

Read more...