Oleh: Pri Agung Rakhmanto
Dosen FTKE Universitas Trisakti; Pendiri ReforMiner Institute
Kompas, Jumat, 29 November 2013
KETIKA banyak elite dan penyelenggara pemerintahan sering menyebut bahwa ketahanan energi nasional akan semakin kuat, sebenarnya saya agak bingung dan miris mendengarnya.
Bingung, karena semakin kuat dapat diinterpretasikan bahwa ketahanan energi nasional saat ini sudah (cukup) kuat. Miris, karena dalam kenyataannya kondisi yang ada justru menunjukkan kecenderungan sebaliknya, yaitu semakin lemah.
Lebih bingung dan miris lagi karena beberapa fakta yang ada menunjukkan bahwa kita bahkan seperti negara yang sama sekali tidak memiliki kesungguhan dalam memikirkan dan membangun ketahanan energi.
Jakarta: Kompas, Senin 25 November 2013
Komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional dinilai lemah. Hal ini ditandai lambatnya pengambilan keputusan mengenai insentif bagi investor yang hendak membangun kilang.
Wakil Direktor Eksekutif lembaga Kajian Ekonomi dan Pertambangan (RefoMiner Institute) Komaidi Notonegoro mengemukakan hal itu, pekan lalu, di Jakarta.
Menurut Komaidi, pemerintah harus segera mengambil keputusan apakah akan membangun kilang dengan APBN atau melalui bekerja sama dengan pihak asing. “Pembangunan kilang perlu segera dieksekusi. Ini jauh lebih baik dibandingkan dengan sekedar berwacana,” ujarnya. Pemerintah juga perlu menetapkan syarat dan ketentuan yang paling baik dalam lelang mencari investor untuk membangun kilang bahan bakar minyak.
Oleh: Komaidi Notonegoro
Wakil Direktur Eksekutif ReforMiner Instutute
Koran SINDO –Selasa, 29 Oktober 2013 − 11:52 WIB
PRO dan kontra mengenai penerapan kebijakan open access infrastruktur pipa gas nasional kembali menguat dalam beberapa hari terakhir. Hal tersebut sebenarnya sudah terjadi sejak lama dan kini menguat kembali karena mendekati tenggat waktu yang ditetapkan.
Kebijakan open access merupakan amanat dari UU Migas No 22/2001 dan Permen ESDM No 19/2009 tentang Kegiatan Gas Bumi Melalui Pipa. Ketentuan Permen ESDM tersebut mengamanatkan open access paling lambat sudah harus diterapkan pada September 2011. Tetapi, pemerintah kemudian menjadwal ulang (mengundur) penerapan kebijakan tersebut hingga dua kali tanpa melalui revisi regulasi.
Pihak yang setuju meyakini open accessakan membuat harga gas di pemakai akhir khususnya industri akan lebih murah. Hal tersebut karena penawaran akan semakin meningkat sehingga harga gas bisa lebih kompetitif dan masalah defisit gas domestik dapat dikurangi.
Metrotvnews.com - Kamis, 24 Oktober 2013 | 23:56 WIB
Jakarta: Regulasi dan penerapan open access untuk infrastruktur transmisi distribusi gas nasional diperlukan agar membuat pasar gas domestik lebih sehat. Dengan open access konsumen akan memiliki lebih banyak pilihan akan suplai gas.
Direktur Eksekutif Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto menilai itu. "Konsumen yang selama ini tidak mendapatkan gas berpeluang untuk bisa memenuhi kebutuhannya karen penyuplai gas akan bertambah," ujar Pri Agung dalam pesan singkatnya kepada Media Indonesia, Kamis (24/10).
Ia menganggap dengan pipa berstatus open access, penyuplai gas akan saling berkompetisi satu dengan yang lain sehingga mendorong harga di end user bisa lebih rendah. "Jadi, open access akan mendorong ke arah efisiensi dan bukan high cost economy," tegasnya.
Pasar yang selama ini relatif dikuasai PGN akan bergeser jika open access diterapkan karena adanya kompetisi. Namun, kondisi ini akan memaksa PGN untuk melakukan ekspansi pembangunan infrastruktur secara massif agar bisa tetap mendapatkan keuntungan yang besar.
"Jadi, dengan open access dan membuka pasar itulah yang harus dilakukan agar infrastruktur gas nasional berkembang. Pada akhirnya diversifikasi energi dengan meningkatkan penggunaan gas untuk menggantikan BBM juga akan berjalan lebih cepat," tandasnya. (Ayomi Amindoni)